Penyusunan anggaran

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Masyarakat menuntut melakukan pembaharuan serta pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, efektif serta transparan dalam mengelola keuangan daerah, sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat pembaharuan program berkaitan dengan penyusunan anggaran yang bersifat online yaitu Smart Planning Budgeting. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi sistem Smart Planning Budgeting dalam penyusunan anggaran keuangan daerah Provinsi DKI Jakarta, faktor kendala terkait implementasi Smart Planning Budgeting di Provinsi DKI Jakarta, serta upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengatasi kendala implementasi Smart Planning Budgeting dalam penyusunan anggaran keuangan daerah Provinsi DKI Jakarta. Metode: Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan induktif. Pengumpulan data/informasi dilakukan dengan teknik wawancara sebagai instrumen utama, kemudian dilengkapi dengan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan peneliti berupa reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, display data, serta verifikasi. Hasil/Temuan: Temuan yang diperoleh menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem Smart Planning Budgeting di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta sudah berjalan baik, hal tersebut dapat dibuktikan dalam membantu proses aktivitas anggaran dari mulai perencanaan, penganggaran, hingga pengendalian anggaran menjadi lebih cepat dan akuntabilitas. Kesimpulan: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sistem Smart Planning Budgeting dalam penyusunan anggaran di pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta sudah berjalan cukup baik dalam membantu proses aktivitas anggaran mencapai sasaran yaitu mewujudkan efektivitas, efesiensi, akuntabilitas, dan transparansi proses pengelolaan keuangan daerah. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala diantaranya yaitu program atau perangkat lunak Smart Planning Budgeting yang cukup sulit dioperasikan, website Smart Planning Budgeting sulit diakses, serta Sumber Daya Manusia yang belum memadai, dan belum tersedianya modul pengoperasian Smart Planning Budgeting. Sedangkan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hal tersebut adalah melakukan koordinasi dengan instansi terkait, melakukan konsultasi dengan konsultan Smart Planning Budgeting, serta memanfaatkan Sumber Daya Manusia yang ada.