Ketertiban umum

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada implementasi penegakan Qanun Syariat Islam di Kota Banda Aceh. Implementasi pelaksanaan penegakan Syariat Islam bertujuan untuk menjalankan pelaksanaan penegakan Qanun Syariat Islam agar tetap terlaksananya Qanun Syariat Islam yang ada sehingga dengan adanya Qanun ini masyarakat lebih mematuhi peraturan Syariat Islam di Kota Banda Aceh sesuai dengan Qanun Syariat Islam Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Syariat Islam dimana Qanun tersebut memiliki kedudukan yang sama dengan peraturan provinsi. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi penegakan Syariat Islam yang dilakukan oleh Satpol PP dan Wilayatul Hisbah serta untuk mengetahui faktor yang menjadi hambatan bagi mereka dalam penegakan Qanun Syariat Islam di Kota Banda Aceh. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dan dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara,, observasi, dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Implementasi penegakan syariat islam yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh sudah baik namun masih ada satu indikator yang perlu ditingkatkan. Hal tersebut dikarenakan belum memadainya indikator sarana dan prasarana. sejak disahkannya dan diberlakukannya Qanun syariat Islam ini pemerintah belum mampu melaksanakannya dengan maksimal. Pada kenyataannya ada yang menyebutkan masih sangat banyak terjadinya pelanggaran pelanggaran terkait pelanggaran syariat Islam. Hal ini disebabkan karena regulasi yang sudah ada belum mampu di implementasikan dengan baik di kehidupan sosial masyarakat. Sedangkan Pol PP dan Wilayatul Hisbah sudah melaksanakan tugas dengan berbagai upaya diantaranya melakukan beberapa program kerja memberikan sosialisasi teentang pemahaman hukum syariat Islam bahkan Razia di beberapa tempat demi tegaknya syariat Islam di Provinsi Aceh. Namun, operasi razia yang dilakukan kurang intens sehingga masih terdapat pelanggaran – pelanggaran syariat Islam di lingkungan masyarakat Aceh. Kesimpulan: Melihat masih saja terjadinya kasus pelanggaran syariat Islam yang merupakan jadi bukti nyata bahwa masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat Aceh dan tentu menjadi catatan penting bagi pemerintah Aceh dalam menangani hal tersebut. Meskipun pemerintah telah melakukan sosialisasi Qanun Jinayat dan Qanun Syariat Islam kepada masyarakat tetapi belum mampu memberi efek jera kepada masyarakat sehingga Qanun Jinayat belum mampu melindungi masyarakat dari pelanggaran terhadap syariat Islam. Selain itu, pelaku pelanggar syariat Islam masih belum mempunyai kesadaran untuk menjaga hak sesama masyarakat, yaitu hak memperoleh hidup yang aman dan tentram dalam kehidupan bersama.