Administrasi

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kebijakan pemerintahan tentang keterbukaan informasi dan setiap warganya berhak untuk mendapat informasi dimulai dengan Pasal 28 UUD 1945 sehingga berkembangnya aturan tersebut hingga terjadinya aturan tentang SPBE seperti sekarang hal ini diterapkan di organisasi pemerintah nasional dan daerah. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam berbagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital. Sehingga dalam EGovernment sebagai sarana pemerintah Kabupaten Bulungan menyampaikan informasi terkait pelaksanaan pemerintahan Kabupaten Bulungan. Tujuan: Masalah yang diteliti adalah bagaimana penerapan EGovernment di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulungan. Metode: Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Teori yang digunakan adalah Penerapan “HARVARD JFK SCHOOL OF GOVERNMENT” dalam Indrajit 2006:13 dengan tiga dimensi yaitu Support, Capacity dan Value. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah Wawancara, Observasi dan Dokumentasi, jumlah informan yaitu sebanyak 8 informan yang terdiri dari Kadis Kominfo, Kabid Diskominfo, Admin Pantau Bulungan dan Masyarakat. Teknik analisis data yang digunakan adalah model Miles dan Huberman yaitu Data Reduction (Reduksi Data), Data Display (Penyajian Data) dan Coclusion Drawing (Penarikan Kesimpulan). Hasil: Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kebijakan digitalisasi penyampaian informasi publik telah dilaksanakan dengan berbagai kelebihan dan kekurangan. Dimensi Support memperlihatkan bahwa kebijakan didasari oleh peraturan, strutur birokrasi dan partispasi aktif Kabupaten Bulungan dalam mendukung terlaksanannya aplikasi ini. Dimensi Capacity untuk keberlangsungan sudah sangat baik namun untuk peningkatan ke level berikutnya masih memperlihatkan kekurangan dari dukungan tenaga ahli di bidang IT, anggaran dan infrastruktur. Dimensi Value memperlihatkan bahwa pelayanan informasi publik berbasis digital memberi manfaat kepada pemerintah dengan mempermudah penyampaian informasi kepada masyarakat, namun untuk informasi untuk masyarakat masih kurang maskimal dan masih banyaknya yang tidak mengetahuinya.