Pembangunan ekonomi

Masalah/ Latar Belakang (GAP): Pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui skema Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) ini perkembangannya belum berjalan sesuai harapan. Realisasi proyek pembangunan infrastruktur dengan skema Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) terkendala oleh berbagai hal, seperti isu pembebasan lahan, revenue stream terkait kepastian pengembalian dana pihak swasta, kapasitas Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) yang kurang memadai untuk mempersiapkan proyek kerjasama terkait lingkup dan cakupan proyek, serta terlalu banyaknya izin yang diperoleh dari berbagai otoritas terkait dan kendala sinkronisasi peraturan daerah dengan pusat. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dari skema pembiayaan infrastruktur yaitu Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Availability Payment di Indonesia dan daerah yang diambil sebagai contoh yang sudah menerapkan skema tersebut yaitu Dharmasraya dan Madiun. Metode: Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dengan cara cara wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil / Temuan penelitian menunjukkan bahwa bahwa dari tiga indikator kemitraan dalam pembiayaan infrastruktur, masing-masing indikator masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan KPDBU khususnya di Dharmasraya dan Madiun. Masih banyak pekerjaan yang harus dibenahi pemerintah dengan cara mengoptimalkan program-program pemerintah serta membangun infrastruktur dengan skema KPDBU. Kesimpulan: Upaya dalam mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan KPDBU diantaranya memberikan pelatihan dan bimbingan terhadap calon-calon pemrakarsa dalam mengelola dokumen KPDBU, melakukan sinkronisasi program baik antara eksekutif dan legislatif, diharapkan pemda konsisten terhadap program KPDBU, meminta bantuan dari pemerintah pusat atau melakukan kerjasama dengan konsultan.