Keuangan Negara di daerah atau provinsi tertentu

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Optimalisasi Penatausahaan Barang Milik Daerah terdiri dari 3 komponen yaitu: pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan pada Barang Milik Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dikarenakan masih banyak temuan Badan Pemeriksa Keuangan pada penatausahaan barang milik daerah terutama pada kelengkapan pencatatan barang milik daerah. Tujuan: Tujuan dari peneliti adalah untuk mengetahui bagaimana optimalisasi penatausahaan barang milik daerah, hambatan penatausahaan barang milik daerah serta upaya penyelesaian pada hambatan yang ditemui tersebut. Metode: Metode yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif dengan melakukan pendekatan induktif dan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, dokumentasi, serta observasi. Adapun langkah-langkah analisa data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta verifikasi/penarikan kesimpulan. Penelitian menggunakan teori Penatausahaan Aset Tetap yang mempunyai dimensi: Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan. Hasil/Temuan: Hasil dari penelitian menunjukan bahwa penatausahaan barang milik daerah pada kabupaten Kutai Kartanegara sudah optimal, namun masih ada permasalahan barang milik daerah masa lalu, Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan yaitu, pada sumber daya manusia, motivasi pegawai, regulasi, serta aplikasi SIMDA BMD, pemerintah sudah melakukan upaya mengadakan pelatihan setiap tahun, memberikan honorarium sesuai dengan beban kerja, menyusun dan menyesuaikan regulasi terbaru, dan melakukan maintence berkala pada aplikasi SIMDA BMD. Kesimpulan: Peneliti menyimpulkan penatausahaan barang milik daerah dapat dikatakan optimal dan pada penatausahaan barang milik daerah mempunyai pengaruh terhadap laporan keuangan pada pemerintah daerah, saran dari penulis agar Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat lebih memberikan pemahaman kepada para pegawai tentang penatausahaan barang milik daerah karena sangat vital dalam pengelolaan barang milik daerah.