Banjir

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Berdasarkan topografi wilayah, Kota Padang dialiri kurang lebih 21 aliran sungai yang terbagi atas 6 aliran sungai besar. Sungai yang tersebar di wilayah Kota Padang memiliki ketinggian yang tidak jauh berbeda dengan ketinggian permukaan air laut. Sehinggs hal inilah yang menjadi faktor dasar terjadinya banjir. Selain itu faktor penyebab terjadinya banjir yaitu memiliki curah hujan yang relative tinggi, tata kota yang kurang kondusif, pengrusakan hutan, buang sampah sembarang, serta drainase yang kurang baik. 3 inti permasalahan saat pelaksanaan Mitigasi Bencana Banjir di Kota Padang yaitu terbatasnya sarana dan prasarana, kurangnya SDM dan rendahnya kesadaran masyarakat serta kurangnya anggaran. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Pelaksanaan Mitigasi Bencana Banjir Di Kota Padang dengan menganalisis faktor penghambat mitigasi bencana banjir serta mengetahui apa saja upaya yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang untuk mengatasi hambatan tersebut. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Dalam pengumpulan data Peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi Teknik analisis data diperoleh melalui reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori pelaksanaan yang dikemukakan oleh Goerge R. Terry (Sukarna, 2011). Dalam teori ini, pelaksanaan diukur melalui 6 (enam) dimensi yaitu kepemimpinan, sikap dan moril, komunikasi, pendorong, supervise serta disiplin. Hasil/Temuan: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan mitigasi bencana banjir di Kota Padang sudah optimal. Namun, karena adanya hambatan yang dapat dilihat dari belum memadainya sarana prasarana, kurangnya anggaran, kapasitas pegawai yang masih kurang dan kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap resiko dampak bencana. Upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan ini adalah kerjasama antar lembaga pemerintah ataupun instansi vertikal, meningkatkan kapasitas pegawai dengan rutin melaksanakan pelatihan dan melakukan sosialisasi dan mengajak berperan aktif kepada seluruh kepala wilayah yang daerahnya rawan terkena bencana banjir. Kesimpulan: Dapat diperoleh simpulan bahwa secara teoretis pelaksanaan mitigasi bencana banjir di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat telah sesuai. Namun demikian, terdapat hal penting yang harus diterapkan untuk pelaksanaan mitigasi bencana ini demi kebaikan bersama. Hal ini, tentunya, perlu perhatian dan penetapan prioritas pemerintah Kota Padang agar hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan mitigasi bencana dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.