Pedagang Kaki Lima

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan tentang banyaknya pedagang kaki lima di lokasi taman sleko Kabupaten Tuban yang menyalahi Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2014 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam menempatkan dagangannya. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 terhadap pedagang kaki lima di Taman Sleko Kabupaten Tuban. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dan dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, hasil yang diperoleh adalah upaya penertiban pedagang kaki lima belum berjalan lancer karena dari masingmasing kelompok pelaksana kebijakan maupun maupun kelompok pembuat kebijakan belum dapat bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik dalam upaya penertiban pedagang kaki lima sebagai upaya menata tata kota menjadi lebih indah, tertib, dan bersih. Hal ini dikarenakan belum adanya peraturan atau undang-undang yang tegas sebagai pernyataan sanksi terhadap pedagang kaki lima yang melanggar hukum. Selain itu juga dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan perlunya kerjasama dengan Satpol PP dalam pelaksanaan penertiban PKL di Kabupaten Tuban. Kesimpulan: Penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Tuban masih belum optimal ditunjukkan dengan banyaknya pedagang kaki lima yang terus melanggar aturan dengan berjualan di tempat yang tidak sesuai. Selain itu kurangnya partisipasi masyarakat juga menjadi salah satu faktor terkendalanya penertiban yang dilakukan. Walaupun telah terlaksana kegiatan penertiban namun Pemerintah Kabupaten Tuban belum memiliki aturan penegakan yang signifikan sehingga masih ramai PKL yang berjualan di atas trotoar khususnya di Taman Sleko Kabupaten Tuban