Detail Katalog
ID: 31765Cover Tidak Tersedia
Gambar cover belum diupload
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : Kasus Kekerasan Pada Anak / Muhammad Nur Akbar
Pengarang:
Muhammad Nur Akbar ; Tjahjo Suprajogo
Muhammad Nur Akbar ; Tjahjo Suprajogo
Penerbit:
Institut Pemerintahan Dalam Negeri,
Institut Pemerintahan Dalam Negeri,
Tempat Terbit:
Sumedang :
Sumedang :
Tahun Terbit:
2023
2023
Subjek
Permasalahan Sosial dan Layanan Sosial Khusus
Deskripsi Fisik:
10 : ilus
10 : ilus
Nomor Panggil:
362.598 361 3 MUH i
362.598 361 3 MUH i
Control Number:
INLIS000000001194989
INLIS000000001194989
BIB ID:
0010-0426000134
0010-0426000134
Catatan
Permasalahan/Latar Belakang(GAP): Jumlah kekerasan terhadap anak sebanyak 36 kasus di Kota Banjarbaru tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan yang menjadikan keselamatan anak terancam. Tujuan: Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis, faktor penghambat dan upaya dari Implemetasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaran Perlindungan Anak di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil/Temuan: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru telah meminimalisir tindak kekerasan ang terjadi pada anak namun masih belum optimal ditandai dengan dimensi menurut Charles O. Jones yaitu Organisasi, Interpretasi dan Penerapan yang belum terpenuhi. Kesimpulan: Pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru telah berjalan cukup baik. Namun belum berjalan secara optimal terkendala pada rendahnya kesadaran masyarakat tentang perlindungan anak dan kurangnya koordinasi antar lembaga terkait.
Status
Tersedia di OPAC
Bibliografi Nasional Indonesia
Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
| Nomor Barcode | Nomor Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
06705/IPDN/2023 |
362.598 361 3 MUH i |
Baca di tempat | Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor | Tersedia |
Format MARC21 - Total 13 field
| Tag | Ind1 | Ind2 | Nilai | Urutan |
|---|---|---|---|---|
| 001 | _ |
_ |
INLIS000000001194989 | 1 |
| 005 | _ |
_ |
20260407115853 | 2 |
| 035 | # |
# |
$a 0010-0426000134 | 3 |
| 245 | 1 |
# |
$a IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : $b Kasus Kekerasan Pada Anak /$c Muhammad Nur Akbar | 4 |
| 100 | _ |
# |
$a Muhammad Nur Akbar | 5 |
| 300 | # |
# |
$a 10 : $b ilus | 6 |
| 856 | # |
# |
$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/13714 | 7 |
| 700 | _ |
# |
$a Tjahjo Suprajogo | 8 |
| 260 | # |
# |
$a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2023 | 9 |
| 082 | # |
# |
$a 362.598 361 3 | 10 |
| 084 | # |
# |
$a 362.598 361 3 MUH i | 11 |
| 650 | # |
4 |
$a Permasalahan Sosial dan Layanan Sosial Khusus | 12 |
| 520 | # |
# |
$a Permasalahan/Latar Belakang(GAP): Jumlah kekerasan terhadap anak sebanyak 36 kasus di Kota Banjarbaru tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan yang menjadikan keselamatan anak terancam. Tujuan: Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis, faktor penghambat dan upaya dari Implemetasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaran Perlindungan Anak di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil/Temuan: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru telah meminimalisir tindak kekerasan ang terjadi pada anak namun masih belum optimal ditandai dengan dimensi menurut Charles O. Jones yaitu Organisasi, Interpretasi dan Penerapan yang belum terpenuhi. Kesimpulan: Pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarbaru telah berjalan cukup baik. Namun belum berjalan secara optimal terkendala pada rendahnya kesadaran masyarakat tentang perlindungan anak dan kurangnya koordinasi antar lembaga terkait. | 13 |
Penjelasan Field MARC21:
- 001: Control Number
- 005: Date and Time of Latest Transaction
- 020: ISBN
- 100: Main Entry - Personal Name
- 245: Title Statement
- 250: Edition Statement
- 260: Publication Information
- 300: Physical Description
- 650: Subject
- 700: Added Entry - Personal Name
Aksi Cepat
Informasi Katalog
Ditambahkan: 07 Apr 2026