Pegawai Negri Sipil

Pernyataan Masalah / Latar Belakang (GAP) : Sumber Daya Manusia Kota Banjar masih jauh di beberapa daerah, termasuk penataan latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan tugas pekerjaan yang mereka lakukan, pengadaan karyawan masih kurang dibuktikan dengan rendahnya jumlah PNS di BKPSDM Kota Banjar, dan melaksanakan pendidikan dengan sistem berbasis prestasi. Manajemen Kinerja Karyawan di bawah standar , baik dalam hal implementasinya dan seberapa baik kinerjanya dalam praktik. Tujuan penelitian ini adalah untukmengetahui dan menganalisis penerapan sistem merit Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pengembangan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kota Banjar Provinsi Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif Metode ini digunakan oleh penulis untuk memperoleh gambaran yang benar di lapangan. Metode ini didukung dengan memperoleh informasi melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah itu informasi diolah melalui tahapan reduksi, menampilkan dan menarik kesimpulan dalam bentuk temuan. Hasil Upaya pemerintah untuk mengembangkan SDM sektor publik melalui pengelolaan ASN berbasis merit menemui beberapa kendala. Kendala yang dimaksud disebabkan oleh permasalahan yang dihadapi di lapangan. Secara umum, politisasi birokrasi dalam pengangkatan jabatan karier, promosi dan penurunan pangkat pegawai negeri sipil menjadi kendala dalam penerapan sistem merit. Hal ini diperkuat dengan hasil penilaian KASN terhadap penerapan sistem merit yang masuk kategori "miskin" di instansi pemerintah Kota Banjar hal ini tentu saja menimbulkan pertanyaan terkait penerapan sistem merit di Instansi Pemerintah Kota Banjar Kesimpulan bahwa penerapan sistem merit di Kota Banjar belum berjalan dengan baik. Lebih tepatnya, masih bisa dikatakan tidak sempurna. Karena ada beberapa aspek sistem merit yang belum diterapkan. Sehingga penulis memberikan saran dalam menindaklanjuti rancangan Road Map Sistem Merit di Badan Pengembangan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) di Kota Banjar agar pelaksanaannya lebih maksimal sehingga pengelolaan PNS yang semula dikategorikan "KURANG BAIK" dapat berjalan lancar dan dikategorikan "BAIK".