Detail Katalog

ID: 31904

Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) PADA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN PROVINSI MALUKU UTARA / M. Rivai Faruk

Pengarang:
M. Rivai Faruk ; Tun Huseno

Penerbit:
Institut Pemerintahan Dalam Negeri,

Tempat Terbit:
Sumedang :

Tahun Terbit:
2023

Subjek

Keuangan Daerah

Deskripsi Fisik:
15 : ilus

Nomor Panggil:
336.013 598 542 2 M. i

Control Number:
INLIS000000001195123

BIB ID:
0010-0426000268

Catatan

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Inovatif dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah perlu di tingkatkan karena kita telah memasuki era digitalisasi yang harus memanfaatkan sistem informasi untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Sistem informasi sangat penting dalam menigkatkan pengelolaan keuangan daerah dikarenakan sangat memudahkan kita untuk menginput data yang dapat di pantau langsung oleh pemerintahan pusat. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah di kota tidore kepulauan yang merupakan implementasi dari peraturan Menteri dalam negeri no 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang mengharuskan seluruh pemerintahan daerah menggunakan SIPD dalam melakukan proses pengelolaan keuangan daerah Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tidore Kepulauan. Metode: Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, dengan sampel informan yang ditentukan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukan bahwa Kota Tidore Kepulauan telah berhasil melaksanakan instruksi dari kementrian dalam negeri terkait dengan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, meskipun masih terdapat beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi tetapi telah ditangani dengan baik sehingga implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dapat berjalan dengan baik. Kesimpulan: Implementasi sistem informasi pemerintahan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tidore Kepulauan sudah terlaksana dengan cukup baik. Beberapa kendala yang dihadapi BPKAD Kota Tidore Kepulauan dalam mengimplementasikan SIPD pada proses pengelolaan keuangan daerah antara lain, fitur dalam SIPD yang belum lengkap, aplikasi yang sering error dan terbatasnya SDM yang mampu mengoperasikan SIPD. Upaya yang dilakukan BPKAD Kota Tidore Kepulauan untuk mengatasi kendala dalam mengimplementasikan SIPD pada proses pengelolaan keuangan daerah yaitu, melakukan pengembangan dan penyempurnaan aplikasi SIPD, menggunakan aplikasi bantuan sebagai antisipasi SIPD yang sering eror dan menyelenggarakan bimbingan teknis dan pelatihan secara khusus bagi staf BPKAD terkait pengoperasian SIPD.

Status

Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional

Informasi Eksemplar & Metadata

Nomor Barcode	Nomor Panggil	Akses	Lokasi	Ketersediaan
`06824/IPDN/2023`	`336.013 598 542 2 M. i`	Baca di tempat	Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor	Tersedia

Format MARC21 - Total 13 field

Tag	Ind1	Ind2	Nilai	Urutan
001	`_`	`_`	INLIS000000001195123	1
005	`_`	`_`	20260410083137	2
035	`#`	`#`	$a 0010-0426000268	3
245	`1`	`#`	$a IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) PADA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN PROVINSI MALUKU UTARA /$c M. Rivai Faruk	4
100	`_`	`#`	$a M. Rivai Faruk	5
300	`#`	`#`	$a 15 : $b ilus	6
856	`#`	`#`	$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/14773	7
700	`_`	`#`	$a Tun Huseno	8
260	`#`	`#`	$a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2023	9
082	`#`	`#`	$a 336.013 598 542 2	10
084	`#`	`#`	$a 336.013 598 542 2 M. i	11
650	`#`	`4`	$a Keuangan Daerah	12
520	`#`	`#`	$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Inovatif dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah perlu di tingkatkan karena kita telah memasuki era digitalisasi yang harus memanfaatkan sistem informasi untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Sistem informasi sangat penting dalam menigkatkan pengelolaan keuangan daerah dikarenakan sangat memudahkan kita untuk menginput data yang dapat di pantau langsung oleh pemerintahan pusat. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah di kota tidore kepulauan yang merupakan implementasi dari peraturan Menteri dalam negeri no 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang mengharuskan seluruh pemerintahan daerah menggunakan SIPD dalam melakukan proses pengelolaan keuangan daerah Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tidore Kepulauan. Metode: Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, dengan sampel informan yang ditentukan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukan bahwa Kota Tidore Kepulauan telah berhasil melaksanakan instruksi dari kementrian dalam negeri terkait dengan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, meskipun masih terdapat beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi tetapi telah ditangani dengan baik sehingga implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dapat berjalan dengan baik. Kesimpulan: Implementasi sistem informasi pemerintahan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tidore Kepulauan sudah terlaksana dengan cukup baik. Beberapa kendala yang dihadapi BPKAD Kota Tidore Kepulauan dalam mengimplementasikan SIPD pada proses pengelolaan keuangan daerah antara lain, fitur dalam SIPD yang belum lengkap, aplikasi yang sering error dan terbatasnya SDM yang mampu mengoperasikan SIPD. Upaya yang dilakukan BPKAD Kota Tidore Kepulauan untuk mengatasi kendala dalam mengimplementasikan SIPD pada proses pengelolaan keuangan daerah yaitu, melakukan pengembangan dan penyempurnaan aplikasi SIPD, menggunakan aplikasi bantuan sebagai antisipasi SIPD yang sering eror dan menyelenggarakan bimbingan teknis dan pelatihan secara khusus bagi staf BPKAD terkait pengoperasian SIPD.	13

Penjelasan Field MARC21:

001: Control Number
005: Date and Time of Latest Transaction
020: ISBN
100: Main Entry - Personal Name
245: Title Statement

250: Edition Statement
260: Publication Information
300: Physical Description
650: Subject
700: Added Entry - Personal Name

Aksi Cepat

Cari Lagi Browse Katalog

Informasi Katalog

Ditambahkan: 10 Apr 2026

Pencarian Terkait

Karya M. Rivai Faruk ; Tun Huseno Dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Subjek: Keuangan Daerah... Tahun 2023