Pendapatan asli daerah

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Semakin cepatnya perkembangan teknologi informasi yang terjadi saat ini hampir berdampak pada banyak aspek, termasuk pada Pemerintahan yang dikenal dengan konsep e-Government. Namun dalam penerapannya di Indonesia masih ditemui beberapa hambatan serta kendala seperti kurangnya regulasi dan dasar hukum dalam penerapan konsep e-Government dan juga masih kurangnya SDM yang memiliki kompetensi yang diperlukan. Maka dari itu, dalam rangka meneliti tentang bagaimana implementasi dari konsep e-Government dilaksanakan oleh pemerintah, maka penulis mempersempit dan memfokuskan pembahasan pada program Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPATDA) yang merupakan program dari Pemerintah Kota Serang Provinsi Banten. Penelitian ini dilaksanakan dengan bentuk kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana implementasi dari SIMPATDA dalam rangka pengelolaan pendapatan daerah di Kota Serang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, serta dokumentasi. Selanjutnya, hasil dari Penelitian ini adalah memberikan gambaran secara lengkap tentang program SIMPATDA dan kaitannya dengan peningkatan pengelolaan pendapatan daerah di Kota Serang sekalipun dilaksanakan pada kondisi Pandemi Covid-19 yang ditunjukan dengan tingkat realisasi pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak daerah di Kota Serang yang mencapai angka sebesar 99,34% pada tahun anggaran 2019, kemudian 104,99% pada tahun anggaran 2020, serta sebesar 109,14% pada tahun anggaran 2021. Selain itu, pada penelitian ini juga dijelaskan secara lengkap dan mendetail tentang program SIMPATDA serta bagaimana keuntungan dan kendala yang dihadapi wajib pajak (di Kota Serang) selaku pemanfaat program SIMPATDA tersebut.