perizinan usaha

Permasalahan/Latar Belakang: Penulis memfokuskan pada permasalahan peternak sarang burung walet yang belum memiliki izin usaha sarang burung walet di Kabupaten Tana Tidung. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan izin usaha sarang burung walet di Kabupaten Tana Tidung. Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Dalam menganalisis implementasi kebijakan izin usaha sarang burung walet di Kabupaten Tana Tidung menggunakan Teori George C. Edwards III yang terdapat faktor – faktor keberhasilan implementasi kebijakan yaitu sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, dan komunikasi. Hasil/Temuan: Hasil yang ditemukan oleh peneliti di lapangan adalah pelaksanaan kebijakan izin usaha sarang burung walet belum berjalan dengan optimal. peternak sarang burung walet banyak yang tidak memiliki izin usaha sarang burung walet dan tidak mengetahui tentang perizinan sarang burung walet yang telah diintegrasikan dengan sistem OSS Kesimpulan: Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan izin usaha sarang burung walet di Kabupaten Tana Tidung belum berjalan dengan optimal dan efektif. Dalam faktor komunikasi, pemerintah telah melakukan sosialisasi terkait izin usaha yang diintegrasikan oleh OSS (Online Single Submission) tetapi belum tepat sasaran. Faktor sumber daya seperti sumber daya anggaran dan staf yang terbatas dan informasi yang belum tersampaikan kepada peternak sarang burung walet. Faktor disposisi dilihat dari sikap pemerintah yang tidak serius dalam menangani persoalan yang terjadi pada pengelolaan sarang burung walet, pemerintah yang tidak serius dalam memberikan sanksi, teguran, dan hukuman bagi pengelola sarang burung walet yang tidak memiliki izin. Faktor struktur birokrasi dimana peraturan yang mengatur prosedur izin usaha belum disesuaikan dengan peraturan pemerintah pusat yang baru. Hambatan-hambatan yang terjadi yaitu komunikasi yang belum berjalan dengan baik. Banyak peternak sarang burung walet yang belum pernah mendapatkan sosialisasi terkait peraturan izin usaha yang baru yang telah diintegrasikan oleh OSS (Online Single Submission). Tanggung jawab dan komitmen pemerintah yang belum serius seperti belum terbitnya RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), peraturan yang belum disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru, dan masyarakat yang Sehingga perlu adanya evaluasi terhadap peraturan atau kebijakan yang berlaku saat ini.