Catatan Sipil

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meresmikan perubahan 22 nama jalan yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Warga yang terdampak perubahan nama jalan harus memutakhirkan data kependudukannya kembali. Sudin Dukcapil Jakarta Pusat memberikan Pelayanan Jemput Bola bagi warga yang ingin memutakhirkan data kependudukannya imbas dari perubahan nama jalan tersebut. Tujuan: mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan pelayanan jemput bola dalam pemutakhiran data bagi warga yang terimbas perubahan nama jalan serta hambatan termasuk upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dan dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara,, observasi, dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, hasil yang diperoleh adalah Pelayanan Jemput Bola Dalam Pemutakhiran Data kependudukan bagi warga yang terimbas perubahan nama jalan di Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat sudah berjalan dengan cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari respon masyarakat yang sangat baik serta positif dalam menerima pelayanan jemput bola serta sikap petugas yang sudah mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam memutakhirkan data kependudukan warga yang terimbas perubahan nama jalan. Akan tetapi ada dokumen kependudukan warga yang sudah dimutakhirkan belum terdistribusi karena warga masih melakukan penolakan akibat dari kurangnya informasi dan sosialisasi dari stakeholder terkait yang berhubungan juga dengan perubahan nama jalan ini seperti POLRI dan BPN. Upaya yang dilakukan Sudin Dukcapil yaitu dengan melakukan kerjasama dengan RT/RW dan LMK serta berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar dokumen kependudukan bisa terdistribusi dengan baik. Kesimpulan: Sejauh ini sosialisasi yang dilakukan sudin dukcapil Jakarta pusat terkait perubahan nama jalan dan pelayanan jemput bola bagi warga yang ingin memutakhirkan data kependudukannya kembali sudah sangat baik. Akan tetapi banyak warga yang mengeluhkan terkait kurangnya sosialisasi yang diberikan instansi terkait seperti POLRI dalam kepengurusan BPKB yang perlu di mutakhirkan kembali dan BPN dalam kepengurusan Sertifikat Tanah serta kepengrusan asset-aset lainnya sehingga hal ini membuat warga enggan menerima perubahan nama jalan tersebut. Hal ini juga sangat menghambat Sudin Dukcapil Jakarta Pusat, mereka tidak bisa mendistribusikan dokumen kependudukan yang sudah dimutakhirkan kembali akbiat dari kurang nya sosialisasi dari instansi terkait sehingga warga melakukan penolakan pada perubahan nama jalan.