Keuangan daerah

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pemberian hak kepada daerah dalam bentuk kebijakan Otonomi Daerah membuka kesempatan untuk daerah dalam meningkatkan kualitas daerah masing-masing, namun dalam realitanya daerah masih kesulitan untuk bisa terlepas dari ketergantungan kepada pendapatan transfer. Perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Pendapatan transfer juga memberi gambaran yang cukup timpang. Tujuan: Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana analisis kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Banggai, kemudian apa saja faktor yang menghambat kinerja keuangan pemerintah daerah serta upaya pemerintah dalam meningkatkan kinerja keuangan Kabupaten Banggai. Metode: Analisis rasio digunakan sebagai pengukuran kinerja keuangan dengan metode deskriptif kualitatif dalam penelitian yang menggunakan pendekatan induktif. Teori analisis rasio yang digunakan ialah menurut Mahmudi yang terdiri dari rasio desentralisasi fiskal, kemandirian daerah, efektivitas dan efisiensi belanja daerah. Hasil/Temuan: Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian ini yakni daerah Kabupaten Banggai dalam pelaksanaan kinerja keuangan daerah terdapat indikator yang masih kurang yakni pada rasio desentralisasi fiskal dan rasio kemandirian daerah, sedangkan rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan efisiensi belanja daerah Kabupaten Banggai sudah menunjukkan hasil yang memuaskan. Kesimpulan: Pelaksanaan analisis kinerja keuangan daerah terdapat beberapa faktor penghambat yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sehingga pemerintah daerah Kabupaten Banggai juga melakukan upaya dalam menindaklanjuti faktor penghambat dalam kinerja keuangan di Kabupaten Banggai. Faktor penghambat yang dihadapi pemerintah daerah adalah kurangnya keahlian dan kuantitas sumber daya manusia yakni pada pengelolaan keuangan daerah, masyarakat yang kurang patuh membayar pajak dan kurangnya pemanfaatan serta pengembangan potensi daerah di Kabupaten Banggai. Adapun upaya pemerintah daerah dalam menghadapi faktor penghambat tersebut yakni dengan melaksanakan bimbingan teknis bagi admin dalam pengelolaan keuangan berbasis aplikasi, melakukan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat terkait manfaat membayar pajak dan meningkatkan kembali pengelolaan potensi daerah yang ada di Kabupaten Banggai.