Bangunan

Permasalahan/Latar Belakang: Pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh arus urbanisasi berdampak pada permintaan lahan yang makin meningkat, baik digunakan untuk kebutuhan sosial, budaya maupun ekonomi sehungga menyebabkan banyaknya masyarakat medirikan bangunan liar di taman kota, pinggir rel kereta api dan sempadan sungai, sering dijakan lokasi tempat tinggal yang melanggar Peraturan Daerah yang berlaku. Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di daerah sangat penting untuk mengatasi permasalahan-permasalahan sosial yang sering terjadi di masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab khususnya pada saat menertibkan bangunan tanpa izin atau bangunan liar, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo sering mendapatkan perlawanan darimasyarakat, salah satu faktornya adalah kurangnya pendekatan kepada masyarakat sebelum melaksanakan tugas. Salah satu upaya untuk menghadapi permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan pendekatan yang sifatnya mengajak atau memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat memahami tujuan dan maksud dari penertiban dan mau menaati kebijakan yang sudah dibuat pemerintah. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pengawasan Bangunan Liar dilakukan serta mendeskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan Bangunan Liar oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sidoarjo. Metode:Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan induktif. Penentuan informan dan responden dalam penelitian ini menggunakan Teknik purposive sampling dan, dengan Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengawasan Bangunan Liar di Kabupaten Sidoarjo telah dijalankan namun belum maksimal. Adapun yang menjadi faktor penghambat yaitu 1) Keterbatasan anggaran pada setiap pelaksanaan, 2) terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana 3) kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Perda yang berlaku. terdapat faktor pendukung yakni, mengenai terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang efektif di lingkungan internal (antar lingkup Satpol PP) maupun eksternal (dinas yang bekerjasama dengan Satpol PP). Direkomendasikan agar dilakukan peningkatan sosialisasi Perda, peningkatan anggaran sarana dan prasarana, memberikan sanski tegas terhadap pelanggar, serta dilakukan pendataan pelaporan yang akurat dan dibuat system untuk dinas-dinas yang bekerjasama, secara online agar setiap bangunan yang ada di Kabupaten Sidoarjo dapat dipantau dengan efektif.