perizinan usaha dan pertanahan

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur menyebabkan harga jual beli tanah meningkat serta masih teridentifikasi adanya masyarakat yang menjual tanahnya melalui e-commerce dan melakukan transaksi jual beli tanah dibawah tangan. Sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut Gubernur Kalimantan Timur mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2020, dengan adanya peraturan tersebut masyarakat yang wilayahnya masuk dalam delineasi tidak bisa menjual tanahnya. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan serta mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat serta upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2020 tentang pengendalian peralihan, penggunaan tanah dan perizinan pada kawasan Calon Ibu Kota Negara dan kawasan penyangga. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori Merilee. S. Grindle yang meliputi Isi Kebijakan dan Konteks Kebijakan dengan 9 indikator didalamnya. Informan dalam penelitian adalah Kasi Penataan dan Pemberdayaan Badan Pertanahan kabupaten Penajam Paser Utara, Camat Sepaku, Kasi Pertanahan dan Pengelolaan SDA Kecamatan Sepaku, Lurah Pemaluan, dan masyarakat. Hasil: Dari penelitian ini ditemukan bahwa selama pelaksanakan implementasi kebijakan ini belum maksimalnya dalam pelaksanaannya karena berbagai macam dinamika yang terjadi dilapangan. Regulasi yang dikeluarkan pemerintah cukup tegas dari Peraturan Gubernur sampai dengan Surat Edaran Gubernur. Namun kepatuhan masyarakat masih kurang sehingga upaya yang dilakukan pemerintah yaitu terus melakukan koordinasi kepada pihak terkait serta melakukan sosialisasi dan pemberian pemahaman kepada masyarakat. Kesimpulan: Saran dalam penelitian ini yaitu pemerintah terus melakukan koordinasi dan di harapkan Peraturan tersebut bisa di revisi agar memberi kelonggaran dalam hal pembuatan surat legalitas tanah atau peralihan sehingga untuk transaksi jual beli tanah dengan skala kecil dapat dilakukan misalnya tanah kavlingan.