Keuangan daerah

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan aplikasi terpadu dan terintegrasi secara nasional. Salah satu manfaat SIPD yaitu dalam pengelolaan keuangan daerah, terkhusus penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang didukung dengan berbagai penunjang didalamnya. Namun dalam pengoperasiannya masih banyak masalah yang dihadapi, baik itu dari internal maupun eksternal dari sistem ini. Masalah yang dihadapi mulai dari Sumber Daya Manusia yang belum memadai, sistem yang sering bermasalah, hingga lambatnya respon dari Kementerian Dalam Negeri dalam permasalahan sistem ini. Tujuan: Penelitian ini bertujuan mengetahui efektivitas penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Madiun, mendapatkan informasi tentang faktor penghambat, serta upaya yang dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Madiun. Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitiatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulPan data yaitu dengan menggunakan observasi, wawancara, serta dokumentasi. Adapun Langkah-langkah yang dilakukan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil/Temuan: Dari hasil penelitian yang dapat diketahui bahwa penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam penyusunan (Rencana Kerja dan Anggaran) RKA sudah efektif dan efisien, karena sangat membantu Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan di daerah. Kesimpulan: Dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan seperti, kualitas dan kuantitas SDM pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sistem yang terkadang bermasalah, serta jaringan telekomunikasi yang sering tidak stabil. Karena adanya hambatan ini, maka BKAD Kota Madiun melakukan berbagai upaya untuk menanganinya. Upaya yang dilakukan adalah terus melakukan bimbingan dan pelatihan bagi pegawai mengenai pengoperasian Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), mengoptimalkan jaringan, serta selalu aktif dan gerak cepat dalam berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri ketika terjadi masalah dalam sistem ini. Adapun saran dari peneliti yaitu menambah waktu bimbingan dan pelatihan terkait pengoperasian Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), meningkatkan kapasitas jaringan, serta aktif dalam mengevaluasi pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).