Administrasi Pemerintahan Daerah

Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Laporan Keuangan Daerah merupakan salah satu komponen yang menjadi acuan dalam mengukur Kinerja Keuangan Daerah. Melihat tingkat kemampuan suatu daerah dalam menjalankan otonomi daerahnya terutama dalam melaksanakan desentralisasi fiskal. Kabupaten Bireuen memiliki permasalahan terkait besarnya Dana Transfer terhadap pendapatan daerah. Tujuan : Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah untuk menganalisis kemampuan Kabupaten Bireuen dalam melaksanakan desentralisasi fiskal dengan mengukur Kinerja Keuangan Daerahnya yang menggunakan Analisis Rasio Keuangan Daerah berdasarkan (Mahmudi, 2019). Selain itu untuk mengetahui faktor penghambat dari Kinerja Keuangan Kabupaten Bireuen serta upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen dalam mengatasi penghambat dimaksud. Metode : Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah Pendekatan Kualitatif, Metode Deskriptif dengan Kerangka Berpikir Induktif. Data Sekunder yang digunakan pada penelitian ini ialah Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 hingga 2021. Kemudian untuk Data Primer diperoleh dari hasil Wawancara Semi Terstruktur serta dokumentasi. Analisis data menggunakan Metode Reduksi, Penyajian Data serta Penarikan Kesimpulan. Hasil : Hasil penelitian berdasarkan Analisis Laporan Keuangan menunjukkan Kinerja Keuangan Kabupaten Bireuen sudah baik. Kesimpulan : Melihat dari hasil analisis kelima rasio, hanya dua diantaranya dikategorikan kurang baik, yaitu tingkat kemandirian keuangan daerah yang masih sangat rendah dan keserasian Belanja Daerah yang masih belum baik. Hal tersebut diakibatkan faktor-faktor penghambat seperti kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia dan sarana penunjang potensi Pendapatan Asli Daerah yang belum diperbaharui serta tingkat kesadaran wajib pajak yang masih sangat rendah. Upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah ialah meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia dengan bimbingan teknis atau pelatihan, pembenahan manajemen dan kebijakan keringanan pokok pajak dengan ketentuan tertentu serta mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.. Saran : Mengoptimalkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sarana Penunjang Kinerja Keuangan, Melakukan Inovasi-Inovasi yang dapat Meningkatkan Kesadaran Para Wajib Pajak dan Retribusi seta Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.