Peraturan daerah

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Legal Drafting ialah prinsip dasar mengenai roses penyusunan pada kebijakan dalam perundang-undangan dengan berisikan mengenai naskah akademik dari hasil dalam kajian ilmiah serta naskah awal pada peraturan pada perundangundangan yang dilakukan pengusulan pada rangka pembentukan dalam peraturan perundangundangan. Penulis berfokus pada permasalahan yang mana Tidak tersedianya Legal drafter di Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi dan didalam perancangan serta pembentukan peraturan daerah Provinsi Jambi dan masih menggunakan tenaga ahli legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi sehingga masih lemahnya pemahaman teknis penyusunan peraturan daerah yang mengakibatkan terjadinya revisi yang berulang-ulang. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi serta dilihat dari hambatan dan dukungan serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan implementasi. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Fokus dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yaitu Standar dan Tujuan, Sumber Daya,Karakteristik Organisasi Pelaksana, Sikap Para Pelaksana,Komunikasi Organisasi Terkait dan Aktivitas Pelaksanaan, dan Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik. Hasil/Temuan: Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi secara umum berjalan dengan cukup baik, namun masih terdapat hambatan didalam penyusunan dan perancangannya yang menyebabkan tidak efektif dan efisiennya serta kurang optimalnya penyusunan peraturan daerah tersebut. Telah Kerjasama program yang baik antara internal Sekretariat DPRD Provinsi Jambi dan eksternal seperti Biro Hukum Setda Provinsi Jambi dan harmonisasi dengan Kantor Perwakilan Kementerian Hukum dan Ham Jambi dalam penyusunan legal drafting rancangan peraturan daerah Provinsi Jambi dengan cara melakukan upaya-upaya pembenahan. Terdapat dukungan dan hambatan dalam pelaksanaan Pelaksanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi. Pendukungnya yaitu Terdapat tenaga ahli yang memiliki latar belakang akademisi hukum, tersedianya Anggaran yang cukup dan memadai serta adanya upaya pembenahan dan dukungan dari Ketua DPRD Provinsi Jambi, Anggota DPRD Provinsi Jambi, beserta Sekretaris DPRD Provinsi Jambi dan jajaran. Sedangkan hambatannya adalah Keterbatasan sumber daya manusia yaitu tidak tersedianya Legal Drafter pada Skeretariat DPRD Provinsi Jambi, tidak tersedianya anggaran pengadaan Legal Drafter serta penyusunan dan perancangan peraturan daerah belum efektif dan efisien.