Detail Katalog

ID: 32091

Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

PENEGAKKAN KETERTIBAN UMUM OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEM SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA / Rahmad Raviqi

Pengarang:
Rahmad Raviqi ; Dadang Supriatna

Penerbit:
Institut Pemerintahan Dalam Negeri,

Tempat Terbit:
Sumedang :

Tahun Terbit:
2023

Subjek

Ketertiban umum

Deskripsi Fisik:
9 : ilus

Nomor Panggil:
363.259 812 RAH p

Control Number:
INLIS000000001195310

BIB ID:
0010-0426000455

Catatan

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini didassari oleh pelanggaran ketertiban dan keamanan dalam masyarakat terkhususnya pkl (pedagang kaki lima) yang mana keamanan dan ketertiban dalam masyarakat tidak akan terpelihara apabila tiap-tiap individu maupun kelompok dalam masyarakat tidak mentaati peraturan-peraturan (norma-norma) yang ada dalam masyarakat itu. Dinamika pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan penertiban umum perlu dan penting mendapat perhatian dari pemerintah daerah guna menciptakan ketenteraman dan ketertiban lingkungan yang baik. Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penegakkan peraturan daerah serdang bedagai nomor 26 tahun 2008 tentang penertiban umum oleh Satpol PP di kabupaten serdang bedagai. Teori yang digunakan adalah 5 faktor dalam penegakan hukum menurut soerjono soekanto yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya. Metode: Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Tenik analisis data penelitian menggunakan data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan conclusion drawing (penarikan kesimpulan). Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan peraturan daerah nomor nomor 26 tahun 2008 tentang ketertiban umum belum berjalan optimal. Hal ini tinjau dari hal ini dilihat dari rekapitulasi jumlah pelanggaran yang ditemukan, persentasi realisasi penegakan peraturan daerah yang menurun, pengawasan yang terbatas dalam penertiban ketertiban umum khususnya pkl (pedagang kaki lima), kesadaran dan kepatuhan hukum di masyarakat yang minim serta sarana yang belum memadai dalam pelaksanaan tugas. Kesimpulan: Penegakan PERDA yang berlaku mengenai ketertiban umum tersebut belum dapat dikatakan optimal dikarenakan adanya pelanggaran terhadap Ketertiban Umum di Kabupaten Serdang Bedagai. Pelanggaran tersebut dapat dijumpai dalam bentuk PKL liar, Ternak sapi yang berkeliaran di jalanan, dan bangunan-bangunan liar yang dibangun tanpa adanya izin mendirikan bangunan.

Status

Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional

Informasi Eksemplar & Metadata

Nomor Barcode	Nomor Panggil	Akses	Lokasi	Ketersediaan
`07007/IPDN/2023`	`363.259 812 RAH p`	Baca di tempat	Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor	Tersedia

Format MARC21 - Total 13 field

Tag	Ind1	Ind2	Nilai	Urutan
001	`_`	`_`	INLIS000000001195310	1
005	`_`	`_`	20260414124416	2
035	`#`	`#`	$a 0010-0426000455	3
245	`1`	`#`	$a PENEGAKKAN KETERTIBAN UMUM OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEM SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA /$c Rahmad Raviqi	4
100	`_`	`#`	$a Rahmad Raviqi	5
300	`#`	`#`	$a 9 : $b ilus	6
856	`#`	`#`	$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/13365	7
700	`_`	`#`	$a Dadang Supriatna	8
260	`#`	`#`	$a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2023	9
082	`#`	`#`	$a 363.259 812	10
084	`#`	`#`	$a 363.259 812 RAH p	11
650	`#`	`4`	$a Ketertiban umum	12
520	`#`	`#`	$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini didassari oleh pelanggaran ketertiban dan keamanan dalam masyarakat terkhususnya pkl (pedagang kaki lima) yang mana keamanan dan ketertiban dalam masyarakat tidak akan terpelihara apabila tiap-tiap individu maupun kelompok dalam masyarakat tidak mentaati peraturan-peraturan (norma-norma) yang ada dalam masyarakat itu. Dinamika pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan penertiban umum perlu dan penting mendapat perhatian dari pemerintah daerah guna menciptakan ketenteraman dan ketertiban lingkungan yang baik. Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penegakkan peraturan daerah serdang bedagai nomor 26 tahun 2008 tentang penertiban umum oleh Satpol PP di kabupaten serdang bedagai. Teori yang digunakan adalah 5 faktor dalam penegakan hukum menurut soerjono soekanto yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya. Metode: Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Tenik analisis data penelitian menggunakan data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan conclusion drawing (penarikan kesimpulan). Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan peraturan daerah nomor nomor 26 tahun 2008 tentang ketertiban umum belum berjalan optimal. Hal ini tinjau dari hal ini dilihat dari rekapitulasi jumlah pelanggaran yang ditemukan, persentasi realisasi penegakan peraturan daerah yang menurun, pengawasan yang terbatas dalam penertiban ketertiban umum khususnya pkl (pedagang kaki lima), kesadaran dan kepatuhan hukum di masyarakat yang minim serta sarana yang belum memadai dalam pelaksanaan tugas. Kesimpulan: Penegakan PERDA yang berlaku mengenai ketertiban umum tersebut belum dapat dikatakan optimal dikarenakan adanya pelanggaran terhadap Ketertiban Umum di Kabupaten Serdang Bedagai. Pelanggaran tersebut dapat dijumpai dalam bentuk PKL liar, Ternak sapi yang berkeliaran di jalanan, dan bangunan-bangunan liar yang dibangun tanpa adanya izin mendirikan bangunan.	13

Penjelasan Field MARC21:

001: Control Number
005: Date and Time of Latest Transaction
020: ISBN
100: Main Entry - Personal Name
245: Title Statement

250: Edition Statement
260: Publication Information
300: Physical Description
650: Subject
700: Added Entry - Personal Name

Aksi Cepat

Cari Lagi Browse Katalog

Informasi Katalog

Ditambahkan: 13 Apr 2026

Pencarian Terkait

Karya Rahmad Raviqi ; Dadang Supriatna Dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Subjek: Ketertiban umum... Tahun 2023