Pelayanan sosial

Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Administrasi pelayanan pendaftaran dan pelaporan organisasi kemasyarakatan di Provinsi Kalimantan Utara belum teratasi, hal ini dibuktikan masih adanya pelayanan secara manual padahal pelayanan melalui website sudah diberlakukan sejak lama, masih adanya organisasi kemasyarakatan yang tidak terdaftar dikarenakan kurangnya sosialisasi terhadap sistem online kepada Masyarakat. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat efektivitas pelayanan pendaftaran dan pelaporan organisasi kemasyarakatan melalui website, untuk mengetahui kendala serta pendukung dan untuk mengetahui upaya dalam mengatasi penghambat oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil/ Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan pendaftaran dan pelaporan organisasi kemasyarakatan masih belum efektif. Hal ini terlihat dari belum tercapainya target kegiatan untuk pendataan organisasi kemasyarakatan, belum adanya regulasi gubernur untuk pelaksanaan pelayanan pendaftaran dan pelaporan secara online ini, sumber daya manusia yang belum memadai. Selain itu, belum tersedianya survei kepuasan masyarakat sehingga belum bisa mengetahui hasil pelayanan. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain adalah penyediaan komputer ataupun smartphone khusus organisasi kemasyarakatan yang lanjut usia serta pendampingan khusus untuk menunjang dalam pemberian pelayanan, perekrutan pegawai untuk tersedianya sumber daya manusia yang memadai, peraturan tentang pendaftaran dan pelaporan organisasi kemasyarakatan melalui webiste. Perlu adanya pembuatan indeks kepuasan masyarakat untuk mengetahui kualitas pelayanan yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara. Kesimpulan : Pelayanan pendaftaran dan pelaporan organisasi kemasyarakatan di Provinsi Kalimantan Utara masih belum efektif dikarenakan masih banyaknya kendala yang di hadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara.