Detail Katalog

ID: 32150
Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) OLEH DINAS KOPERASI DAN UMKM DI KABUPATEN JAYAPURA PROVINSI PAPUA / Siregar, Thio Agnes

Pengarang:
Siregar, Thio Agnes
Penerbit:
Institut Pemerintahan Dalam Negeri,
Tempat Terbit:
Sumedang :
Tahun Terbit:
2023
Subjek
Usaha Kecil dan Menengah
Deskripsi Fisik:
11
Nomor Panggil:
338.642 598 817 3 SIR i
Control Number:
INLIS000000001195369
BIB ID:
0010-0426000514
Catatan
Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada kondisi dan keadaan dalam penerapan implementasi kebijakan pengembangan UMKM di Kabupaten Jayapura dimana UMKM masih mengalami banyak kendala dalam mengembangkan usahanya. Di sisi lain UMKM memiliki kontribusi besar dalam pertumbuhan pereknomian negara. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana implementasi pengembangan usaha mikro, kecil menengah di Kabupaten Jayapura. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dengan teori model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara (6 informan), dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu partisipasi pemuda dalam perencanaan tergolong cukup, pada pelaksanaan tergolong baik, dan pemanfaatan hasil tergolong baik, meskipun masih terkendala dengan kesibukan pemuda, dan tingkat kesadaran beberapa pemuda yang masih rendah. Kesimpulan: dalam implementasi kebijakan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Jayapura dibutuhkan peran serta aktif dari semua stakeholder; Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang berkeinginan untuk mengembangkan usaha biasanya terkendala pada modal usaha; Ukuran dan tujuan kebijakan telah terpenuhi; sumberdaya telah mencukupi namun sumberdaya manusia masih kurang; penempatan para pelaksana kebijakan tepat sasaran; koordinasi dan komunikasi terjalin baik dengan pihak lain; kondisi ekonomi mendorong pelaksanaan implementasi dan kondisi sosial pelaku UMKM masih belum terlalu memanfaatkan teknologi. Faktor pendukung yaitu peran pemerintah yang aktif dalam pelaksanaan implementasi. Faktor penghambat yaitu kenaikan harga bahan baku; sumber daya manusia yang masih belum kreatif; dan keterbatasan modal pelaku usaha. Pelaksanaan implementasi kebijakan pengembangan usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM), perlu dikembangkan konsep kebijakan bottom-up untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal ini para pelaku UMKM.
Status
Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
Nomor Barcode Nomor Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
07054/IPDN/2023 338.642 598 817 3 SIR i Baca di tempat Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor Tersedia
Format MARC21 - Total 12 field
Tag Ind1 Ind2 Nilai Urutan
001 _ _ INLIS000000001195369 1
005 _ _ 20260414100518 2
035 # # $a 0010-0426000514 3
245 1 # $a IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) OLEH DINAS KOPERASI DAN UMKM DI KABUPATEN JAYAPURA PROVINSI PAPUA /$c Siregar, Thio Agnes 4
100 _ # $a Siregar, Thio Agnes 5
300 # # $a 11 6
856 # # $a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/14461 7
260 # # $a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2023 8
082 # # $a 338.642 598 817 3 9
084 # # $a 338.642 598 817 3 SIR i 10
650 # 4 $a Usaha Kecil dan Menengah 11
520 # # $a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada kondisi dan keadaan dalam penerapan implementasi kebijakan pengembangan UMKM di Kabupaten Jayapura dimana UMKM masih mengalami banyak kendala dalam mengembangkan usahanya. Di sisi lain UMKM memiliki kontribusi besar dalam pertumbuhan pereknomian negara. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana implementasi pengembangan usaha mikro, kecil menengah di Kabupaten Jayapura. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dengan teori model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara (6 informan), dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu partisipasi pemuda dalam perencanaan tergolong cukup, pada pelaksanaan tergolong baik, dan pemanfaatan hasil tergolong baik, meskipun masih terkendala dengan kesibukan pemuda, dan tingkat kesadaran beberapa pemuda yang masih rendah. Kesimpulan: dalam implementasi kebijakan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Jayapura dibutuhkan peran serta aktif dari semua stakeholder; Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang berkeinginan untuk mengembangkan usaha biasanya terkendala pada modal usaha; Ukuran dan tujuan kebijakan telah terpenuhi; sumberdaya telah mencukupi namun sumberdaya manusia masih kurang; penempatan para pelaksana kebijakan tepat sasaran; koordinasi dan komunikasi terjalin baik dengan pihak lain; kondisi ekonomi mendorong pelaksanaan implementasi dan kondisi sosial pelaku UMKM masih belum terlalu memanfaatkan teknologi. Faktor pendukung yaitu peran pemerintah yang aktif dalam pelaksanaan implementasi. Faktor penghambat yaitu kenaikan harga bahan baku; sumber daya manusia yang masih belum kreatif; dan keterbatasan modal pelaku usaha. Pelaksanaan implementasi kebijakan pengembangan usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM), perlu dikembangkan konsep kebijakan bottom-up untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal ini para pelaku UMKM. 12
Penjelasan Field MARC21:
  • 001: Control Number
  • 005: Date and Time of Latest Transaction
  • 020: ISBN
  • 100: Main Entry - Personal Name
  • 245: Title Statement
  • 250: Edition Statement
  • 260: Publication Information
  • 300: Physical Description
  • 650: Subject
  • 700: Added Entry - Personal Name
Informasi Katalog

Ditambahkan: 14 Apr 2026
Export