Administrasi pemerintahan

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berhasil meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah secara konsisten selama sepuluh tahun terakhir—terlihat dari kenaikan skor SAKIP setiap tahunnya—angka kemiskinan di wilayah ini tidak menunjukkan tren penurunan yang sepadan. Sebaliknya, persentase penduduk miskin cenderung mengalami kenaikan, sementara laju pertumbuhan ekonomi daerah memperlihatkan fluktuasi signifikan, termasuk kemerosotan tajam pada masa pandemi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis tentang sejauh mana peningkatan akuntabilitas dan ketidakstabilan pertumbuhan ekonomi dapat secara efektif berkontribusi pada pengentasan kemiskinan. Dengan kata lain, hubungan kausal antara akuntabilitas pemerintah daerah, dinamika ekonomi, dan penurunan kemiskinan belum terpapar secara empiris dan sistematis, sehingga memerlukan investigasi lebih mendalam.Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas kinerja pemerintah daerah terhadap laju pertumbuhan ekonomi serta implikasinya terhadap penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Paser. Metode: Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linier multivariat dan uji Sobel. Data sekunder dikumpulkan dari laporan resmi BPS dan KemenPAN-RB tahun 2014–2023 yang mencakup nilai SAKIP, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan persentase penduduk miskin. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penurunan kemiskinan (koefisien = 0,034; p = 0,033). Namun, akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan. Uji Sobel menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memediasi hubungan antara akuntabilitas dan kemiskinan secara signifikan (t-hitung = - 0,451 < t-tabel = 2,306). Kesimpulan: Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah memiliki pengaruh langsung terhadap penurunan kemiskinan, tetapi tidak melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel mediasi. Oleh karena itu, penguatan sistem akuntabilitas tetap menjadi strategi utama dalam pengentasan kemiskinan di tingkat daerah.