Penanganan dari bencana

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi kerawanan bencana alam yang terjadi di Kabupaten Jepara, yang berdasarkan data terbaru, termasuk dalam kategori tingkat risiko sedang. Kabupaten Jepara menempati peringkat keenam sebagai wilayah dengan tingkat risiko bencana sedang tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Risiko tersebut mencakup berbagai jenis bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, cuaca esktrem dan potensi bencana lainnya yang dapat terjadi sewaktu-waktu dan berdampak signifikan terhadap masyarakat. Tingginya frekuensi dan variasi bencana alam di wilayah ini menunjukkan bahwa Kabupaten Jepara merupakan daerah yang sangat membutuhkan perhatian serius dalam hal penanggulangan dan mitigasi bencana. Oleh karena itu, diperlukan adanya peningkatan kapasitas kelembagaan, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), agar mampu merespons dengan cepat, efektif, dan efisien terhadap setiap kejadian bencana yang terjadi, serta mampu meminimalisasi dampak buruk yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan lingkungan. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jepara dalam menghadapi potensi bencana alam, dengan fokus pada aspek kesiapsiagaan. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan aparatur BPBD dan pihak terkait lainnya, serta dokumentasi terhadap data dan kebijakan penanggulangan bencana. Hasil/Temuan: Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pengembangan kapasitas kelembagaan oleh Eade (1997), yang mencakup tiga dimensi utama: investing in human, investing in organization, dan investing in network. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan BPBD Kabupaten Jepara masih belum optimal di ketiga dimensi tersebut. Pada dimensi sumber daya manusia (investing in human) ditemukan, jumlah personel masih terbatas dan sebagian besar belum memiliki sertifikasi di bidang kebencanaan. Pada dimensi organisasi (investing in organization), pelaksanaan program kesiapsiagaan belum berjalan efektif, pengelolaan anggaran masih mengalami kendala, dan mekanisme evaluasi belum berjalan secara sistematis. Temuan selanjutnya dimensi jaringan (investing in network), koordinasi lintas sektor, baik dengan instansi pemerintah, LSM, maupun akademisi, masih minim dan belum terstruktur. Kesimpulan: dari penelitian ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan BPBD secara menyeluruh guna meningkatkan kesiapsiagaan dan efektivitas penanggulangan bencana di Kabupaten Jepara.