Manajemen kepegawaian pemerintah

Permasalahan (GAP): Kompetensi merupakan gabungan antara kemampuan dalam bekerja bagi setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, pengalaman, keterampilan dan lain sebagainya. Pengembangan kompetensi yang belum dilaksanakan secara maksimal dan tidak konsisten dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam menunjukkan keahliannya masih menjadi catatan untuk diperbaiki dan di evaluasi. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul “Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi” Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil di Badan Kepegawaian Daerah provinsi jambi serta apa saja hambatan dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Metode: Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode desktiptif dan pendekatan induktif, Sedangkan untuk teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian untuk teknis analisis data penulis menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil/Temuan: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengembangan kompetensi di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi sudah berjalan dengan baik namun pada pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan. Anggaran yang minim, kemauan atau motivasi aparatur yang rendah, serta adanya pengaruh dari pihak lain. Kesimpulan: Adapun hambatan adalah anggaran yang minim, kemauan atau motivasi aparatur yang rendah, serta adanya pengaruh dari pihak lain. Upaya yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi yaitu melakukan kerjasama dengan pihak lain dan memberikan motivasi kepada aparatur untuk mengembangakan kompetensi yang ada pada dirinya masing masing. Saran peneliti adalah memberikan semangat dan motivasi kepada pegawai agar mau mengikuti program pendidikan dan pelatihan sehingga mempermudah untuk mendapatkan promosi jabatan. Serta meningkatkan anggaran dan mempermudah persyaratan dalam mengikuti program program tersebut untuk dapat lebih mempermudah PNS dalam pengembangan kompetensi.