Transportasi jalan raya

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah masih tingginya jumlah jalan rusak di Kota Pekanbaru dan perlunya kolaborasi antar pihak dalam proses perbaikannya. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan pelayanan infrastruktur jalan yang optimal dengan kemampuan dan efektivitas tindakan pemerintah daerah secara tunggal. Oleh karena itu, pendekatan collaborative governance menjadi relevan untuk dianalisis sebagai upaya menyelesaikan permasalahan publik yang kompleks secara bersama-sama. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis dinamika collaborative governance dalam perbaikan infrastruktur jalan di Kota Pekanbaru. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap lima pihak terkait, observasi langsung di lapangan, serta dokumentasi pendukung. Peneliti menggunakan teori collaborative governance dari Emerson dan Nabatchi, yang menilai keberhasilan kolaborasi berdasarkan dinamika kolaboratif dan faktor pendorong (drivers) kolaborasi. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika kolaborasi dalam perbaikan jalan di Kota Pekanbaru berjalan cukup efektif. Hal ini tercermin dari pembentukan Tim Koordinasi, kesepahaman terhadap peran masing-masing pihak, serta tumbuhnya kepercayaan dan komitmen bersama antar aktor. Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan kolaborasi mencakup kebutuhan bersama untuk bekerja sama, insentif konsekuensial, dukungan kepemimpinan yang kuat, serta tersedianya sumber daya yang memadai. Di sisi lain, terdapat beberapa kendala yang menghambat efektivitas kolaborasi, seperti kondisi lingkungan politik yang dinamis, keterbatasan informasi yang tidak merata, serta ketimpangan kekuatan dalam proses negosiasi antar aktor. Kesimpulan: Kesimpulannya, implementasi collaborative governance dalam perbaikan infrastruktur jalan di Kota Pekanbaru telah membawa dampak positif melalui koordinasi yang terstruktur dan kemitraan antarpihak. Namun demikian, masih diperlukan upaya optimalisasi berupa peningkatan keterbukaan informasi, perbaikan pola komunikasi, serta penyusunan sistem informasi terpadu yang memungkinkan pemantauan progres secara transparan. Selain itu, keterlibatan lembaga pengawasan independen juga penting guna menjaga keseimbangan peran dan tanggung jawab semua aktor dalam proses kolaboratif yang berkelanjutan.