Kekerasan Terhadap Anak

Permasalahan/Latar Belakang: Penelitian ini berawal dari beberapa permasalahan kekerasan pada anak yang terjadi di Kota Kendari, sehingga sangat berdampak pada kinerja dinas tersebut. Dengan adanya keterbatasan tenaga aparatur dan beberapa aparatur yang memiliki kompetensi, sarana dan prasarana yang kurang memadai, sosialisasi yang kurang optimal dan kurangnya pengetahuan, kesadaran, dan perbedaan pemahaman masyarakat terhadap permasalahan kekerasan pada anak menjadikan beberapa faktor yang dapat dinilai sehingga menghasilkan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tenggara.Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mengatasi kekerasan pada anak di Kota Kendari serta mengetahui faktor penghambat dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kekerasan pada anak di Kota Kendari. Metode: Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukan bahwa Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menjalankan kinerjanya sudah terfokus kepada permasalahan kekerasan anak di Kota Kendari. Namun yang terjadi, kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum memberikan perhatian lebih terhadap faktor yang mendukung kinerjanya tersebut seperti kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya kesadaran masyarakat akan hak-hak anak, kurangnya tenaga SDM. Kendala ini diselesaikan dengan cara mengadakan sosialisasi dan mengoptimalkan pembangunan sarana dan prasarana. Kesimpulan: Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tenggara belum bisa dikatakan maksimal karena masih terdapat beberapa faktor penghambat di Dinas PPPAKB Provinsi Sulawesi Tenggara yang mesti diatasi lebih dulu.