eluarga berencana

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Perkawinan usia muda menjadi salah satu permasalahan yang signifikan di Indonesia, termasuk di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dalam konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan Program Pendewasaan Usia Perkawinan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengambil Kabupaten Sleman sebagai objek penelitian utama. Selain itu di Kabupaten Sleman sendiri jumlah dari kasus perkawinan dibawah umur dengan mengajukan dispensasi kawin anak masih relative tinggi hal ini akan mengakibatkan masalah di berbagai aspekberupa tingkat perceraian meningkat, keluarga berpotensi resiko stunting, komplikasi serta bayi yang lahir dari ibu dibawah 20 tahun lebih rentan meninggal. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui optimalisasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan, menjelaskan faktor tingginya angka kehamilan yang tidak diinginkan, dan mendeskripsikan upaya dinas dalam menangani angka kehamilan yang tidak di inginkan di Kabupaten Sleman. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Proses pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori optimalisasi yang dikemukakan oleh Hotniar Siringoringo, 2005. Dalam teori ini, pelaksanaan diukur melalui 3 (tiga) indikator yaitu tujuan, alternatif keputusan, dan sumber daya yang dibatasi. Hasil/Temuan: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program Pendewasaan Usia Perkawinan dalam penurunan angka perkawinan pada usia anak sudah cukup baik. Namun, terdapat beberapa hambatan yakni ketersediaan anggaran, kurangnya peran masyarakat dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya pendewasaan usia perkawinan. Kesimpulan: Pelaksanaan program Pendewasaan Usia Perkawinan dalam penurunan angka perkawinan pada usia muda di Kabupaten Sleman telah berjalan dengan cukup baik, hal ini dikarenakan hambatan yang terjadi dapat ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk. Guna meningkatkan kualitas pelaksanaan program Pendewasaan Usia Perkawinan, disarankan untuk memanfaatkan kerjasama lintas sektor, mengembangkan kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pendewasaan usia perkawinan