Manajemen kepegawaian sektor publik

Permasalahan/Latar Belakang (GAP) Dalam pelayanan publik pemerintah diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Tuntutan dari masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas terus berkembang dan meningkat dari waktu ke waktu. Dengan itu untuk menjalankan kewajiban pemerintah tentuanya harus memiliki aparatur yang mampu mewujudkan pelayanan publik yang diharapkan oleh masyarakat. Pelayanan publik oleh aparatur yang diharapkan pemerintah guna mewujudkan pelayanan publik yang prima masih belum berjalan dengan optimal dikarenakan kompetensi pegawai yang dianggap kurang mumpuni. Tujuan: untuk mengetahui bagaimana kompetensi aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat kabupaten langkat serta mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan publik oleh aparatur sipil negara serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat tersebut bagi kompetensi aparatur sipil negara dalam melaksanakan pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. Metode: Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Kompetensi menurut Wibowo (2016:324) dengan mempertimbangkan tiga dimensi yakni pengetahuan dari para pegawai, keterampilan yang dimiliki para pegawai serta sikap pegawai dalam bekerja dan dengan metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan wawancara, serta dokumentasi. Hasil/Temuan: Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat Kabupaten Langkat telah berjalan cukup baik, karena aspek aspek yang menjadi faktor penghambat bisa diatasi dengan baik. Kesimpulan: Terdapat faktor utama mengenai kompetensi pegawai yakni latar belakang pendidikan para pegawai yang kurang sesuai dengan tugas dan fungsi, selanjutnya sikap kerja pegawai yang kurang disiplin akan jam kerja.