Manajemen Eksekutif

Permasalahan/ Latar Belakang (GAP): Pada masa pandemi covid 19 dimana hampir semua pelaku usaha yang tergabung dalam UMKM mengalami Implikasi terbesar dalam hal terhentinya aktivitas perputaran ekonomi global yang berdampak pada sulitnya kesempatan berusaha, permodalan, pangsa pasar dan konsumen. Sehingga Pemerintah berusaha untuk membantu UMKM melalui kebijakan penyaluran bantuan langsung tunai kepada UMKM. Namun di dalam proses pendistribusiannya sering terjadi permasalahan adanya tumpang tindih atau penerima bantuan sosial yang terulang sampai beberapa kali sehingga untuk meminimalisir agar kegiatan bantuan sosial ini tidak berdampak pada permasalahan hukum akibat adanya penyimpangan pengelolaan keuangan, bantuan tidak tepat sasaran, adanya oknum memanipulasi dana dan sistem penyaluran yang bernuansa Korupsi, Kolusi, Nepotisme maka di dalam proses penyaluran bantuan sosial tersebut Pemerintah Kabupaten Paser menerapkan prinsip-prinsip Open Government. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana penerapan Open Government dalam proses pendistribusian bantuan sosial dan kendala-kendala dalam pelaksanaannya serta strategi penerapan prinsip-prinsip Open Government dalam pendistribusian bantuan sosial di Kabupaten Paser. Metode: Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi dan teknik penentuan informan dilakukan secara purposive. Hasil: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep Open Government yaitu transparansi informasi, keterlibatan publik dan akuntabilitas terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki seperti keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pendistribusian bantuan langsung tunai yang masih belum maksimal, kesadaran masyarakat tentang pentingnya open government yang belum terbangun secara utuh dan komprehensif. Kesimpulan: Pemerintah Kabupaten Paser dalam hal ini Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM telah melaksanakan salah satu tugas pemerintah di bidang perlindungan masyarakat adalah 3 memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bencana serta memberikan ketentraman dan rasa aman kepada masyarakat.