Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Permasalahan/Latar Belakang: Keterwakilan perempuan sebagai anggota dewan bukan tanpa alasan mengapa pemenuhan kuota 30% bagi keterwakilan perempuan dianggap sebagai suatu yang penting. Beberapa diantarnaya adalah untukmenyuarakan aspirasi bagi kaum perempuan dan kepekaan akan isu – isukebijakan publik, terutama terkait dengan perempuan dan anak. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa perempuan dekat dengan isu kebijakan dan relavan untuk memiliki keterwakilan dalam memperjuangkan hak perempuan dalam proses kebijakan dilembaga perwakilan rakyat khususnya di Kabupaten Kotawaringin Timur. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterwakilan dewan perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, mengetahui kendala anggota dewan perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi tersebut serta upaya mengatasi kendala yang muncul dalam menjalankan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur periode 2019 – 2024. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif yaitu untuk menggambarkanfenomena yang terjadi secara deskriptif serta menjawab permasalahan beserta pemecahan sesuai dengan kondisi objektif dilapangan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu reduksi data, display data, dan mengambil kesimpulan verifikasi. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukan bahwa keterwakilan anggota dewan perempuan di Kabupaten Kotawaringin Timurdalam menjalankan fungsi legislasi belum begitu optimal, mereka belum bisa memaksimalkan keterwakilan mereka dalam hal memperjuangkan perda yang responsif gender. Ada beberapa faktor yang menghambat antara lain yaitu jumlah anggota dewan yang sedikit, kemampuan anggota dewan yang kurang mumpuni, dan kurangnya dukungan dari fraksi. Upaya yang dilakukan dari DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu meningkatkan kualitas calon anggota dewan perempuan, serta meningkatkan kemampuan dewan perempuan dalam bidang legislasi. Kesimpulan: Berdasarkan penelitian ini mampu disimpulkan bahwa dalam menjalankan fungsi legislasi di DPRDKabupaten Kotawaringin Timur diperlukan para anggota dewan perempuan dapat memaksimalkan keterwakilan mereka dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat khususnya berkaitan dengan isu responsif gender. Selain itu diharapkan para anggota dewan perempuan dapat lebih berjuangdan aktif dalam sidang paripurna maupun komisi.