Kinerja aparatur pemerintah daerah

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pelayanan Berbasis Elektronik merupakan suatu kegiatan yang di laksanakan oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan pada publik dengan berbasis elektronik, serta mengetahui bagaimana tingkat kualitas pelayanan (e-goverment) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Pelaksanaan pelayanan berbasis elektronik bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tujuan: penelitian ini bermaksud untuk memperoleh deskripsi mengenai kinerja aparatur sipil negara dalam penerapan SPBE di lingkup BKPSDM Kabupaten Bandung Barat, kemudian mengetahui apa yang menjadi faktor-faktor penghambat serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi fakor penghambat tersebut. Metode: Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data diperoleh melalui reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Penelitian menggunakan teori kinerja menurut Sembiring (2017: 98) dengan 5 (lima) dimensi yaitu: produktivitas; kualitas layanan; responsivitas; responsibilitas dan akuntabilitas. Hasil/Temuan: Kinerja dari aparatur sipil negara di lingkup BKPSDM kabupaten bandung Barat sebenarnya belum dapat dikatakan baik. Usaha yang dilakukan oleh BKPSDM Kabupaten Bandung Barat tidak akan lepas dari sedikit banyaknya kendala atau hambatan yang dihadapi, yaitu: terbatasnya sumber daya aparatur; penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang belum maksimal; dan sarana prasarana yang belum memadai. Kesimpulan: Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, maka upaya yang dapat dilakukan oleh BKPSDM Kabupaten Bandung Barat untuk mengefektifkan kinerja aparatur sipil negara yang ada dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, yaitu: meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pegawai dalam bidang teknologi informasi; melakukan budaya dan pembiasaan dalam penerapan SPBE di berbagai aspek pekerjaan bagi seluruh pegawai; dan meningkatkan sarana dan prasarana yang menunjang penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.