Peraturan daerah

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian): Penertiban gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kota Bengkulu menjadi salah satu tantangan besar dalam menjaga ketertiban umum dan menciptakan lingkungan yang tertib dan sejahtera. Keberadaan gepeng yang terus-menerus berada di ruang publik mempengaruhi kenyamanan masyarakat dan menambah beban sosial. Pemerintah Kota Bengkulu melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah berupaya untuk menertibkan keberadaan gepeng dengan berbagai kebijakan dan strategi. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penertiban gepeng oleh Satpol PP di Kota Bengkulu dengan menggunakan Teori Penertiban Eviany dan Sutiyo dengan dimensi upaya penertiban : (1) Upaya Berupa Tindakan, (2) Perlengkapan yang Digunakan, dan (3) Tujuan. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara dan observasi lapangan terhadap aparat Satpol PP, Dinas Sosial, dan masyarakat. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa penertiban gelandangan dan pengemis di Kota Bengkulu melibatkan berbagai strategi, termasuk sosialisasi kepada masyarakat, peningkatan patroli, serta koordinasi antara Satpol PP dan Dinas Sosial untuk pembinaan dan rehabilitasi sosial. Masyarakat juga diajak untuk lebih bijak dalam memberikan bantuan kepada gepeng melalui lembaga resmi, bukan dengan uang langsung. Namun, penertiban ini menghadapi tantangan besar seperti keterbatasan fasilitas penampungan sementara, keberadaan gepeng dari luar daerah, serta masih banyaknya masyarakat yang memberi uang langsung kepada gepeng. Kesimpulan: Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan penertiban ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, Satpol PP, Dinas Sosial, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih tertib, aman, dan sejahtera, agar Kota Bengkulu terbebas dari gelandangan dan pengemis.