Keuangan Daerah

Permasalahan: Ketersediaan anggaran belanja modal yang terbatas dan banyaknya program kerja dalam prioritas percepatan pembangunan Infrastruktur daerah Kabupaten Nabire dengan demikian pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) harus dilakukan secara optimal sehingga ketersediaan anggaran pembangunan daerah dapat dianggarkan secara merata terutama untuk anggaran belanja modal sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Tujuan: penelitian ini melihat bagaimana optimalnya anggaran belanja modal dan langkah apa saja yang diambil dalam prioritas percepatan pembangunan 2 infrastruktur Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah. Metode: Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif metode deskriptif dengan melakukan wawancara terhadap informan dan melakukan dokumentasi di kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Nabire. Hasil Temuan: Hasil dari penelitian ini menunjukkan pengelolaan anggaran belanja modal secara keseluruhan belum optimal dikarenakan adanya upaya yang dilakukan oleh BPKAD. Dapat dijelaskan menggunakan teori Siringoringo (2005:5) yang menjelaskan konsep optimalisasi berdasarkan tujuan, alternatif keputusan, dan sumberdaya yang membatasi. Hambatan yang ditemukan yaitu perencanaan belum matang, kinerja pegawai belum maksimal, dan jumlah pegawai kabupaten nabire yang banyak. Adapun upaya yaitu perencanaan secara matang, Meningkatkan SDM, dan Pemindahan jumlah pegawai ke Ibukota Provinsi dengan adanya DOB Provinsi Papua Tengah. Kesimpulan: Optimalisasi anggaran belanja modal dalam peningkatan pembangunan infrastruktur oleh BPKAD kabupaten nabire secara keseluruhan dapat dikatakan cukup optimal.