Detail Katalog

ID: 32421

Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

IMPLEMENTASI SISTEM PEMBAYARAN NONTUNAI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PATI / Rezza Habib Dhaifullah

Pengarang:
Rezza Habib Dhaifullah ; Simanjuntak, Tumpak Haposan

Penerbit:
Institut Pemerintahan Dalam Negeri,

Tempat Terbit:
Sumedang :

Tahun Terbit:
2025

Subjek

Keuangan pemerintah daerah

Deskripsi Fisik:
11 : ilus

Nomor Panggil:
336.245 982 664 REZ i

Control Number:
INLIS000000001195633

BIB ID:
0010-0426000778

Catatan

Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Perkembangan teknologi yang pesat telah mendorong pergeseran signifikan dalam sistem pembayaran, dari penggunaan uang tunai ke metode nontunai. Pergeseran ini didukung oleh inisiatif pemerintah dan otoritas moneter seperti Gerakan Nasional Nontunai (GNNT) dari Bank Indonesia, serta kebijakan pemerintah pusat seperti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang mendorong digitalisasi di berbagai sektor, termasuk pengelolaan keuangan daerah. Hingga akhir tahun 2024, uang elektronik mengalami pertumbuhan lebih pesat dibandingkan kartu ATM/debit, meskipun nilai transaksinya masih lebih kecil. Hal ini dapat dilihat pada pada daerah Kabupaten Pati sebagai salah satu daerah di Jawa Tengah yang muncul sebagai pelopor dalam implementasi transaksi nontunai di tingkat kabupaten sejak 1 Januari 2018, Kabupaten Pati telah mengadopsi sistem pembayaran non-tunai untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran daerah secara lebih efisien. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi sistem pembayaran non-tunai di Pemerintah Daerah Kabupaten Pati. Metode : Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis implementasi sistem pembayaran non-tunai di Kabupaten Pati. Hasil/Temuan : Hasil dari penelitian ini menujukkan bahwa implementasi sistem pembayaran non-tunai di Kabupaten Pati telah berjalan dengan baik didukung oleh sosialisasi intensif dan pemanfaatan media digital untuk memperkuat pemahaman prosedur di kalangan aparatur dan masyarakat. Selain itu, evaluasi iteratif dan revisi regulasi secara berkala diperlukan untuk mengatasi kendala teknis dan memastikan kesesuaian dengan perkembangan teknologi. Kesimpulan : Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa implementasi sistem pembayaran non-tunai di Kabupaten Pati serta penerapan dari sistem pembayaran non-tunai telah berjalan dengan baik dan mampu mendukung transformasi digital yang berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pati.

Status

Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional

Informasi Eksemplar & Metadata

Nomor Barcode	Nomor Panggil	Akses	Lokasi	Ketersediaan
`07524/IPDN/2025`	`336.245 982 664 REZ i`	Baca di tempat	Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor	Tersedia

Format MARC21 - Total 13 field

Tag	Ind1	Ind2	Nilai	Urutan
001	`_`	`_`	INLIS000000001195633	1
005	`_`	`_`	20260417122612	2
035	`#`	`#`	$a 0010-0426000778	3
245	`1`	`#`	$a IMPLEMENTASI SISTEM PEMBAYARAN NONTUNAI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PATI /$c Rezza Habib Dhaifullah	4
100	`_`	`#`	$a Rezza Habib Dhaifullah	5
300	`#`	`#`	$a 11 : $b ilus	6
856	`#`	`#`	$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/20671	7
700	`_`	`#`	$a Simanjuntak, Tumpak Haposan	8
260	`#`	`#`	$a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2025	9
082	`#`	`#`	$a 336.245 982 664	10
084	`#`	`#`	$a 336.245 982 664 REZ i	11
650	`#`	`4`	$a Keuangan pemerintah daerah	12
520	`#`	`#`	$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Perkembangan teknologi yang pesat telah mendorong pergeseran signifikan dalam sistem pembayaran, dari penggunaan uang tunai ke metode nontunai. Pergeseran ini didukung oleh inisiatif pemerintah dan otoritas moneter seperti Gerakan Nasional Nontunai (GNNT) dari Bank Indonesia, serta kebijakan pemerintah pusat seperti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang mendorong digitalisasi di berbagai sektor, termasuk pengelolaan keuangan daerah. Hingga akhir tahun 2024, uang elektronik mengalami pertumbuhan lebih pesat dibandingkan kartu ATM/debit, meskipun nilai transaksinya masih lebih kecil. Hal ini dapat dilihat pada pada daerah Kabupaten Pati sebagai salah satu daerah di Jawa Tengah yang muncul sebagai pelopor dalam implementasi transaksi nontunai di tingkat kabupaten sejak 1 Januari 2018, Kabupaten Pati telah mengadopsi sistem pembayaran non-tunai untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran daerah secara lebih efisien. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi sistem pembayaran non-tunai di Pemerintah Daerah Kabupaten Pati. Metode : Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis implementasi sistem pembayaran non-tunai di Kabupaten Pati. Hasil/Temuan : Hasil dari penelitian ini menujukkan bahwa implementasi sistem pembayaran non-tunai di Kabupaten Pati telah berjalan dengan baik didukung oleh sosialisasi intensif dan pemanfaatan media digital untuk memperkuat pemahaman prosedur di kalangan aparatur dan masyarakat. Selain itu, evaluasi iteratif dan revisi regulasi secara berkala diperlukan untuk mengatasi kendala teknis dan memastikan kesesuaian dengan perkembangan teknologi. Kesimpulan : Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa implementasi sistem pembayaran non-tunai di Kabupaten Pati serta penerapan dari sistem pembayaran non-tunai telah berjalan dengan baik dan mampu mendukung transformasi digital yang berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pati.	13

Penjelasan Field MARC21:

001: Control Number
005: Date and Time of Latest Transaction
020: ISBN
100: Main Entry - Personal Name
245: Title Statement

250: Edition Statement
260: Publication Information
300: Physical Description
650: Subject
700: Added Entry - Personal Name

Aksi Cepat

Cari Lagi Browse Katalog

Informasi Katalog

Ditambahkan: 17 Apr 2026

Pencarian Terkait

Karya Rezza Habib Dhaifullah ; Simanjuntak Dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Subjek: Keuangan pemerintah ... Tahun 2025