Penegakan Hukum

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Latar belakang skripsi ini adalah masih ditemukan permasalahan angkutan umum yang tidak memiliki izin trayek ataupun izin trayek yang masa berlakunya telah habis. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi penyidikan angkutan umum tanpa izin trayek oleh PPNS LLAJ di Kota Makassar dan apa saja faktor penghambat serta upaya yang dilakukan. Penelitian ini dikaji menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Donald S. Van Metter dan Carl E, Van Horn dalam buku Suharno yang memiliki 2 6 poin dalam pengimplementasian kebijakan yaitu: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial politik dan ekonomi, disposisi implementator. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu teknik interaktif yang di dalamnya meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu sumber daya manusia yang belum memadai, kurangnya koordinasi antara pihak terkait, masih belum meratanya pengetahuan masyarakat terhadap kebijakan yang berlaku serta kurang memerhatikan kesejahteraan dari PPNS itu sendiri. Kesimpulan: Implementasi penyidikan terhadap angkutan umum tanpa izin trayek oleh PPNS Dinas Perhubungan masih belum maksimal, dikarenakan masih terkendalanya jumlah PPNS yang hanya berjumlah 1 orang dan pembatasan wewenang terhadap PPNS pada saat penyidikan serta masih kurangnya komunikasi antara PPNS dan penyidik Kepolisian. Saran dari penulis, penambahan PPNS Dinas Perhubungan sangat diperlukan guna dapat menunjang pelaksanaan penyidikan, Koordinasi dan komunikasi harus lebih dikedepankan. Guna dapat mempermudah berjalannya proses penyidikan dan mengurangi kasus pelanggaran izin trayek.