Detail Katalog

ID: 32498
Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENGATASI TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI KOTA PALU SULAWESI TENGAH / Brayen Frayitno Tokare

Pengarang:
Brayen Frayitno Tokare ; Ely Sukmana
Penerbit:
Institut Pemerintahan Dalam Negeri,
Tempat Terbit:
Sumedang :
Tahun Terbit:
2025
Subjek
Pengangguran
Deskripsi Fisik:
14 : ilus
Nomor Panggil:
331.135 984 4 BRA c
Control Number:
INLIS000000001195709
BIB ID:
0010-0426000854
Catatan
Permasalahan/latar belakang (GAP): Kota Palu memiliki potensi sumber daya manusia dan posisi strategis sebagai ibu kota provinsi, namun tingkat pengangguran terbuka masih menjadi tantangan besar tercatat pada tahun 2023 sebesar 5,65%. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Collaborative governance dalam mengatasi permasalahan pengangguran terbuka di Kota Palu Sulawesi Tengah: Metode: Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan mengacu pada model Collaborative governance menurut Ansell dan Gash (2008). Hasil/Temuan: Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Palu telah menjalin kerja sama strategis dengan pihak swasta PT. Dewa Aksara Nusantara, pemilik branding ISO Jepang sebagai Pusat Standardisasi Pelatihan Bahasa Jepang, yang mempersiapkan calon pekerja dalam Program Specified Skilled Worker (SSW) Jepang. Faktor pendukung utama keberhasilan kolaborasi meliputi komitmen pemerintah daerah, keterlibatan aktif sektor swasta, dan dukungan regulasi yang memadai. Adapun hambatan yang dihadapi dalam proses kolaboratif mencakup keterbatasan sumber daya, rendahnya partisipasi masyarakat, serta inefisiensi administrasi. Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah telah melakukan penyuluhan, peningkatan kualitas rekrutmen, subsidi pelatihan, serta pendampingan dan fasilitasi pembiayaan bagi peserta program. Kesimpulan: Collaborative governance dalam penanganan pengangguran terbuka di Kota Palu menunjukkan efektivitas yang cukup tinggi dan berkelanjutan. Kolaborasi ini berpotensi menjadi solusi strategis jangka panjang dalam mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kualitas tenaga kerja daerah.
Status
Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
Nomor Barcode Nomor Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
07552/IPDN/2025 331.135 984 4 BRA c Baca di tempat Ruang Grey Literature IPDN Jatinangor Tersedia
Format MARC21 - Total 13 field
Tag Ind1 Ind2 Nilai Urutan
001 _ _ INLIS000000001195709 1
005 _ _ 20260417092746 2
035 # # $a 0010-0426000854 3
245 1 # $a COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENGATASI TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI KOTA PALU SULAWESI TENGAH /$c Brayen Frayitno Tokare 4
100 _ # $a Brayen Frayitno Tokare 5
300 # # $a 14 : $b ilus 6
856 # # $a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/23289 7
700 _ # $a Ely Sukmana 8
260 # # $a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2025 9
082 # # $a 331.135 984 4 10
084 # # $a 331.135 984 4 BRA c 11
650 # 4 $a Pengangguran 12
520 # # $a Permasalahan/latar belakang (GAP): Kota Palu memiliki potensi sumber daya manusia dan posisi strategis sebagai ibu kota provinsi, namun tingkat pengangguran terbuka masih menjadi tantangan besar tercatat pada tahun 2023 sebesar 5,65%. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Collaborative governance dalam mengatasi permasalahan pengangguran terbuka di Kota Palu Sulawesi Tengah: Metode: Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan mengacu pada model Collaborative governance menurut Ansell dan Gash (2008). Hasil/Temuan: Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Palu telah menjalin kerja sama strategis dengan pihak swasta PT. Dewa Aksara Nusantara, pemilik branding ISO Jepang sebagai Pusat Standardisasi Pelatihan Bahasa Jepang, yang mempersiapkan calon pekerja dalam Program Specified Skilled Worker (SSW) Jepang. Faktor pendukung utama keberhasilan kolaborasi meliputi komitmen pemerintah daerah, keterlibatan aktif sektor swasta, dan dukungan regulasi yang memadai. Adapun hambatan yang dihadapi dalam proses kolaboratif mencakup keterbatasan sumber daya, rendahnya partisipasi masyarakat, serta inefisiensi administrasi. Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah telah melakukan penyuluhan, peningkatan kualitas rekrutmen, subsidi pelatihan, serta pendampingan dan fasilitasi pembiayaan bagi peserta program. Kesimpulan: Collaborative governance dalam penanganan pengangguran terbuka di Kota Palu menunjukkan efektivitas yang cukup tinggi dan berkelanjutan. Kolaborasi ini berpotensi menjadi solusi strategis jangka panjang dalam mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kualitas tenaga kerja daerah. 13
Penjelasan Field MARC21:
  • 001: Control Number
  • 005: Date and Time of Latest Transaction
  • 020: ISBN
  • 100: Main Entry - Personal Name
  • 245: Title Statement
  • 250: Edition Statement
  • 260: Publication Information
  • 300: Physical Description
  • 650: Subject
  • 700: Added Entry - Personal Name