Aparatur Sipil Negara

Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Tidak terlaksananya perekrutan Aparatur Sipil Negara dengan baik dan benar sesuai ketentuan, maka dalam menciptakan pegawai negeri sipil yang berkualitas dan profesional akan terhambat karena masih adanya kepentingan pribadi di dalam perekrutan yaitu pejabat lebih mementingkan keluarga mereka yang melaksanakan tes. Hal ini membuktikan bahwa kualitas pegawai di Kabupaten Mappi masih kurang baik, dan menyebakan proses perekrutan tidak menghasilkan Pengawai Negeri Sipil yang memenuhi syarakat kualifikasi yang diharapkan untuk membantu pemerintah dalam berbagai urusan pemerintah. Tujuan : Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dalam proses rekrutmen Aparatur Sipil Negara. Metode : Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Efektivitas Organisasi dan pengukuran efektivitas menurut Duncan dalam Steers (1985:53), serta metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil : Penelitian dapat disimpulkan bahwa Efektivitas BKD dalam proses rekrutmen Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Mappi belum efektif karena masih adanya penghambat yang mempengaruhi dalam perekrutan ASN di Kabupaten Mappi seperti kurangnya sarana dan prasarana seperti komputer, ruangan dan jaringan internet. Kesimpulan : Pemerintah Daerah Kabupaten Mappi pada tahun 2018 telah mengadakan proses Rekrutmen CPNS pelaksanaan rekrutmen ini sudah berjalan dengan baik tetapi terdapat beberapa kendala sehingga pengumuman hasil rekrutmen CPNS tahun 2018 di Kabupaten Mappi terhambat maka dari itu hasil rekrutmen tersebut di umumkan pada tahun 2020, sehingga dari tahun 2019 sampai dengan 2022 belum sama sekali pemerintah Kabupaten Mappi mengadakan rekrutmen ASN dikarenakan pemerintah provinsi papua membuat kebijakan agar seluruh Pegawai Kontrak Daerah di angkat menjadi PNS terlebih dahulu sesuai dengan kuota yang di tetapkan oleh pemerintah masing- masing daerah. Saran : BKD harus dapat meningkatkan transparansi dalam proses rekrutmen dengan memberikan informasi yang akurat tentang tahapan seleksi dan hasil tes.