Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kinerja keuangan pemerintah daerah yakni kemapuan suatu pemerintah untuk memaksimalkan sumber penerimaan daerah agar efektif dan efisien dalam penggunaan angaran pendapatan dan belanja daerah. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah daerah kabupaten Jombang tahun anggaran 2018-2022, mengetahui faktor penghambat pelaksanaan kinerja keuangan, menjelaskan upaya dalam pelaksanaan kinerja keuangan. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan pengumpulan data mengunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini mengunakan teori analisis rasio keuangan oleh mahmudi yang terbagi atas rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan rasio efisiensi Pendapatan Asli Daerah. Hasil/Temuan: penelitian ini menunjukkan analisis rasio derajat desentralisasi sebesar 19,4 % termasuk ke dalam kriteria kurang, analisis rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 24,6% yang tergolong pada kemampuan keuangan kategori rendah dan pola hubungan konsultatif, analisis rasio efektifitas pendapatan asli daerah sebesar 112.1% yang artinya pengukuran efektifitas tergolong pada kriteria sangat efektif. Analisis rasio efisiensi Pendapatan Asli Daerah sebesar 96% yang tergolong pada kriteria kurang efisien. Kesimpulan: Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Jombang, di Kabupaten Jombang tergolong masih rendah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah namun mengalami peningkatan setiap tahunnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut saran peneliti yakni dengan mengoptimalkan kembali peningkatan terhadap intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai potensi yang ada, mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, rotasi pegawai dengan menyesuaikan bidang kompetensi yang dimiliki dari setiap pegawai dan menambah jumlah tenaga operator yang lebih berkompeten dalam memaksimalkan penggunaan aplikasi yang berkaitan dengan sistem informasi keuangan daerah agar lebih mempermudah pelaksanaan penganggaran.