=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000001191942
=005  20260118123912
=035  ##$$a 0010-0126000387
=245  1#$$a IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENURUNKAN ANGKA PREVALENSI STUNTING DI KABUPATEN MAMUJU PROVINSI SULAWESI BARAT /$c Fahri Ramadhan
=100   #$$a Fahri Ramadhan
=300  ##$$a 16 : $b Ilus
=856  ##$$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/24272
=700  3#$$a Sinaga, Jona Bungaran Basuki
=260  ##$$a Jatinangor :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2025
=082  ##$$a 363.859.846.12
=084  ##$$a 363.859.846.12 FAH i
=650  #4$$a Penanggulangan Stunting
=520  ##$$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Angka prevalensi stunting di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, masih tergolong tinggi meskipun berbagai kebijakan telah diimplementasikan. Permasalahan ini bersifat multidimensional, dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran masyarakat, budaya pernikahan dini, serta keterbatasan infrastruktur dan layanan dasar. Upaya pemerintah daerah dalam menurunkan stunting menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Mamuju.
Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan Muchlis Hamdi dengan indikator produktivitas, linearitas, dan efisiensi. Hasil/Temuan: Implementasi kebijakan penurunan stunting telah dilakukan melalui intervensi spesifik dan sensitif secara konvergen lintas sektor. Faktor pendukung meliputi komitmen politik, regulasi yang mendukung, dan keberadaan jejaring kerja yang aktif. Namun, ditemukan hambatan berupa rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta lemahnya koordinasi antarsektor. Pemerintah daerah merespons tantangan ini melalui penguatan kapasitas kader, optimalisasi teknologi pemantauan, dan advokasi lintas sektor. Kesimpulan: Implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Mamuju telah berjalan sesuai dengan pedoman nasional yang diselaraskan dengan kondisi lokal, namun masih perlu penguatan dalam sinergi multi-aktor, edukasi masyarakat, dan pembangunan infrastruktur pendukung guna percepatan penurunan stunting secara berkelanjutan.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Stunting, Pemerintah Daerah, Kabupaten Mamuju