=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000001192086
=005  20260120102332
=035  ##$$a 0010-0126000531
=245  1#$$a MPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PADA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA GORONTALO : $b (SIPD) /$c Febriani Napu
=100   #$$a Febriani Napu
=300  ##$$a 13 : $b Ilus
=856  ##$$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/21033
=700   #$$a H. Bahrullah Akbar
=260  ##$$a Jatinangor :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2025
=082  ##$$a 467. 598 431 2
=084  ##$$a 467. 598 431 2 FEB m
=650  #4$$a Sistem informasi pemerintahan daerah
=520  ##$$a Permasalahan (Kesenjangan Penelitian): Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)
merupakan inovasi yang dikembangkan oleh pemerintah pusat untuk mendukung pengelolaan keuangan di pemerintahan daerah. Namun, dalam penerapannya masih sering ditemukan berbagai kendala, seperti keterbatasan SDM, infrastruktur, dan kesiapan organisasi dalam mengelola perubahan digital. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat efektivitas pelaksanaan SIPD, mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya, serta menguraikan upaya yang dilakukan agar sistem ini berjalan dengan baik. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan induktif dengan metode kualitatif deskriptif, serta
mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses analisis data
dilakukan dengan cara mereduksi, menyajikan, dan menarik kesimpulan dari data yang
terkumpul. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD sebelum
berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan pelatihan kepada pengguna, kurangnya koordinasi antara BAPPEDA dan OPD, minimnya tenaga pendamping yang ahli, keterbatasan SDM yang memahami sistem, serta respons dari pemerintah pusat yang lambat saat ada kendala. Kesimpulan: Beberapa langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat, mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis, meningkatkan komunikasi lintas instansi, serta tetap menggunakan sistem lain sebagai pendamping dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan yang lebih rutin,pendampingan yangmaksimal, dan pembaruan sistem agar SIPD bisa diterapkan dengan lebih efektif.
Kata kunci: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Perencanaan, Penganggaran,
Implementasi