=LDR 00000nam 2200000 4500 =001 INLIS000000001192205 =005 20260121102837 =035 ##$$a 0010-0126000650 =245 1#$$a EKSPLOITASI KEMISKINAN SEBAGAI MODAL POLITIK DALAM RELASI KUASA DI PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2019 /$c Gabriela Sisilia Bunga Sani =100 #$$a Gabriela Sisilia Bunga Sani =300 ##$$a 15 =856 ##$$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/24557 =700 #$$a Muhadam Labolo =260 ##$$a Jatinangor :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2025 =082 ##$$a 324.709 598 686 2 =084 ##$$a 324.709 598 686 2 GAB e =650 #4$$a Praktik Politik =520 ##$$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kemiskinan yang masih tinggi di daerah seperti Kabupaten Kupang menjadi permasalahan krusial yang memengaruhi dinamika politik lokal, khususnya dalam konteks pemilihan kepala daerah (Pilkada). Elite politik kerap memanfaatkan kemiskinan sebagai modal politik dengan mendistribusikan bantuan materi guna mengamankan dukungan suara, memperkuat hubungan klientelistik yang merusak kualitas demokrasi. Penelitian ini menyoroti tantangan dalam memahami bagaimana relasi kuasa dibangun melalui praktik eksploitasi kemiskinan dalam proses pemilu. Tujuan: Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana kemiskinan dieksploitasi sebagai modal politik dalam Pilkada Kabupaten Kupang tahun 2019 serta mengkaji dampaknya terhadap hubungan kuasa antara elite politik dan masyarakat miskin. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami secara mendalam interaksi kompleks antara kekuatan sosial dan politik dalam praktik eksploitasi kemiskinan di Pilkada Kabupaten Kupang. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 10 informan yang dipilih secara purposif. Informan terdiri dari berbagai kelompok yang relevan, yaitu warga miskin, tokoh masyarakat, pengawas pemilu, serta mantan tim sukses kandidat Pilkada. Pemilihan informan ini didasarkan pada relevansi pengetahuan dan pengalaman mereka terkait praktik politik uang dan pemberian bantuan menjelang pemilu, yang menjadi fokus utama penelitian. Selain wawancara, data juga diperoleh melalui analisis dokumen yang berhubungan dengan kebijakan pemilu, serta observasi lapangan untuk melihat langsung dinamika sosial-politik yang terjadi di masyarakat. Metode ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik dan kontekstual mengenai dampak eksploitasi kemiskinan terhadap partisipasi politik dan kualitas demokrasi lokal. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksploitasi kemiskinan dijalankan melalui tiga dimensi kekuasaan, yakni discipline, governmentality, dan panoptisisme. Mekanisme ini membentuk perilaku pemilih dengan menormalkan politik transaksional, mengelola persepsi publik, serta menciptakan rasa diawasi, sehingga memperkuat relasi kuasa yang timpang. Kesimpulan: Eksploitasi kemiskinan dalam Pilkada berkontribusi terhadap pelanggengan struktur klientelisme dan pelemahan praktik demokrasi. Penanggulangan permasalahan ini memerlukan pendekatan multi-dimensi melalui pemberdayaan masyarakat, reformasi pemilu, serta penguatan mekanisme pengawasan.. Kata Kunci: Klientelisme Politik, Eksploitasi Kemiskinan, Pilkada