=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000001192281
=005  20260122102724
=035  ##$$a 0010-0126000726
=245  1#$$a COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN SATU DATA INDONESIA DI KOTA KUPANG /$c Jielqin Funai
=100   #$$a Jielqin Funai
=300  ##$$a 10
=856  ##$$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/21958
=700   #$$a Andi Pitono
=260  ##$$a Jatinangor :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2025
=082  ##$$a 352.160 959 868 63
=084  ##$$a 352.160 959 868 63  JIE c
=650  #4$$a administrasi pemerintah kota
=520  ##$$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): permasalahan yang melatarbelakangi peneliti untuk mengambil judul ini adalah belum optimalnya kerjasama pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia di Kota Kupang. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kerja sama pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia di Kota. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi dari instansi terkait dengan menggunakan teori kollaborasi pemerintahan milik ansell dan gash tahun 2008. Hasil/Temuan: penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antar aktor masih bersifat formal dan belum mencerminkan integrasi yang kuat, meskipun terdapat berbagai inisiatif positif seperti peningkatan pemahaman antar aktor, pengembangan sistem informasi, serta penyusunan regulasi pendukung untuk memperkuat sinergi. Kesimpulan: Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia sangat bergantung pada efektivitas kolaborasi lintas sektor, dukungan regulasi yang jelas, serta kesiapan sumber daya dan infrastruktur. Untuk itu, diperlukan langkah strategis dalam memperkuat koordinasi, membangun kepercayaan antar pemangku kepentingan, dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana integrasi data yang berkelanjutan.
Keywords: Kerjasama, satu data Indonesia, Kota Kupang, Kebijakan Publik