=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000001192354
=005  20260122024550
=035  ##$$a 0010-0126000799
=245  1#$$a IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-KINERJA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PASANGKAYU PROVINSI SULAWESI BARAT /$c Tegar Prasetya Negara
=100   #$$a Tegar Prasetya Negara
=300  ##$$a 13
=856  ##$$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/22532
=700   #$$a Nur Handayani
=260  ##$$a Jatinangor :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2025
=082  ##$$a 352.630 959 846 11
=084  ##$$a 352.630 959 846 11 TEG i
=650  #4$$a Pegawai Negri Sipil
=520  ##$$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Implementasi kebijakan E-Kinerja di Kabupaten Pasangkayu hingga saat ini masih belum berjalan secara maksimal. Hal ini ditandai dengan masih adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum memahami cara penggunaan sistem E-Kinerja, yang berdampak pada keterlambatan dalam penyetoran Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Kurangnya pemahaman ASN terhadap sistem ini menjadi salah satu kendala utama dalam optimalisasi pelaksanaan E-Kinerja. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan E-Kinerja di Kabupaten Pasangkayu, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya, serta mengevaluasi upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengatasi hambatan tersebut. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Data dianalisis melalui tahapan pengumpulan data, reduksi atau kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum implementasi E-Kinerja di BKPSDM Kabupaten Pasangkayu telah berjalan cukup baik, yang ditunjukkan oleh meningkatnya jumlah ASN yang menyetorkan SKP tepat waktu. Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Di sisi lain, faktor penghambat meliputi kurangnya
pemahaman ASN terhadap sistem, keterbatasan jaringan internet, pemadaman listrik, serta pelaksanaan sosialisasi yang masih menggunakan dana pribadi. Kesimpulan: Untuk meningkatkan efektivitas implementasi E-Kinerja, diperlukan peningkatan kapasitas ASN melalui bimbingan teknis dan pelatihan, penyediaan
infrastruktur yang memadai, serta dukungan anggaran untuk kegiatan sosialisasi secara berkelanjutan oleh pemerintah daerah.
Kata Kunci: Implementasi, E-Kinerja, Kabupaten Pasangkayu.