=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000001192507
=005  20260127093233
=035  ##$$a 0010-0126000952
=245  1#$$a EVALUASI PROSES PENILAIAN KESESUAIAN VISI MISI CALON KEPALA DAERAH DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH: STUDI KASUS PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA TIMUR /$c PANUT MAHALOKA SUTRISNO
=100   #$$a PANUT MAHALOKA SUTRISNO
=300  ##$$a 16
=856  ##$$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/21630
=700   #$$a Ismail
=260  ##$$a Jatinangor :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2025
=082  ##$$a 352.340 959 828 12
=084  ##$$a 352.340 959 828 12  PAN e
=650  #4$$a Perencanaan dan Kebijakan Administrasi Negara
=520  ##$$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kesesuaian visi dan misi calon kepala daerah
dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sangat penting untuk
memastikan keberlanjutan dan efektivitas pembangunan daerah. Di Kabupaten Pacitan,
Provinsi Jawa Timur, meskipun telah ada upaya dari pemerintah daerah dan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), proses penilaian kesesuaian visi dan misi 
calon kepala daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut antara lain
terbatasnya sumber daya, tidak adanya pedoman teknis untuk verifikasi, dan koordinasi
informal antara Bappeda dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menghambat proses
evaluasi yang transparan dan akuntabel. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk
mengevaluasi proses penilaian kesesuaian visi dan misi calon kepala daerah dengan RPJPD
Kabupaten Pacitan. Metode : Pendekatan kualitatif digunakan dengan metode deskriptif.
Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen dari Bappeda,
KPU, dan pemangku kepentingan masyarakat setempat. Model evaluasi CIPP (Context,
Input, Process, Product) digunakan untuk menganalisis proses penilaian secara
komprehensif. Hasil/Temuan: Penelitian ini menemukan bahwa proses penilaian masih
menghadapi beberapa hambatan, termasuk terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya
manusia, keterbatasan waktu, dan tidak adanya pedoman teknis yang distandarisasi.
Koordinasi antara Bappeda dan KPU masih bersifat informal dan belum terdokumentasi
secara resmi. Meskipun demikian, terdapat perbaikan dalam penyesuaian visi dan misi
pasangan calon agar lebih sesuai dengan RPJPD. Kesimpulan: Penguatan kapasitas
kelembagaan, peningkatan standar prosedur, dan peningkatan koordinasi antara instansi
terkait sangat diperlukan untuk memastikan bahwa proses penilaian lebih objektif,
transparan, dan akuntabel. Pengembangan instrumen evaluasi yang lebih terstruktur juga
diperlukan agar proses penilaian lebih sesuai dengan RPJPD.
Kata kunci:, Bappeda, CIPP, Evaluasi, Kabupaten Pacitan, Kesiapan, Koordinasi, KPU,
Pembangunan, RPJPD, Visi Misi