=LDR 00000nam 2200000 4500 =001 INLIS000000001192545 =005 20260127105848 =035 ##$$a 0010-0126000990 =245 1#$$a ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH UNTUK MENGUKUR KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 2019-2023 /$c M. Farid Duddin Al Fajr =100 #$$a M. Farid Duddin Al Fajr =300 ##$$a 19 : $b Ilus =856 ##$$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/21052 =700 #$$a Komaedi =260 ##$$a Jatinangor :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2025 =082 ##$$a 352.459 836 12 =084 ##$$a 352.459 836 12 M. a =650 #4$$a Pendapatan asli daerah =520 ##$$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kemandirian keuangan daerah merupakan indikator penting dalam pelaksanaan otonomi daerah yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kabupaten Tanah Laut masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah sehingga kemandirian keuangan belum tercapai secara optimal. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemandirian keuangan daerah Kabupaten Tanah Laut melalui Pendapatan Asli Daerah, mengidentifikasi faktor penghambat, serta menggali upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian keuangan. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan pejabat Badan Pendapatan Daerah dan pengelola pajak, serta dokumentasi laporan keuangan daerah. Analisis data dilakukan dengan mengacu pada empat rasio keuangan menurut Mahmudi (2019), yaitu derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan daerah, kemandirian keuangan daerah, dan efektivitas PAD. Hasil/Temuan: Hasil analisis menunjukkan bahwa Kabupaten Tanah Laut belum mandiri secara keuangan dengan rata-rata rasio derajat desentralisasi sebesar 10,42%, ketergantungan keuangan 82,26%, kemandirian keuangan 11,95%, dan efektivitas PAD 91,73%. Faktor penghambat utama meliputi rendahnya perolehan PAD, database pajak yang belum mutakhir, serta rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Upaya peningkatan meliputi digitalisasi pemungutan pajak, optimalisasi sumber PAD baru, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Kesimpulan: Kemandirian keuangan Kabupaten Tanah Laut masih rendah dan membutuhkan strategi terpadu berupa penguatan kapasitas pemungut pajak, pemutakhiran data, edukasi wajib pajak, serta inovasi pengembangan sumber PAD guna mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat.. Kata kunci: Derajat Desentralisasi, Ketergantungan, Kemandirian, Efektivitas