=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000001192598
=005  20260127021548
=035  ##$$a 0010-0126001043
=245  1#$$a KEPATUHAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TERHADAP KEBIJAKAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DI KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA /$c Muhamad Anas Kirsam Nur
=100   #$$a Muhamad Anas Kirsam Nur
=300  ##$$a 15
=856  ##$$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/23455
=700   #$$a Sutiyo
=260  ##$$a Jatinangor :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2025
=082  ##$$a 352.16
=084  ##$$a 352.16 MUH k
=650  #4$$a Administrasi Perkotaan
=520  ##$$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Ketidakpatuhan Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan Identitas Kependudukan Digital yang
menyebabkan kurangnya aktivasi IKD di Kota Kendari. Tujuan: Penelitian ini
bertujuan menganalisis kepatuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Kendari terhadap kebijakan Identitas Kependudukan Digital. Metode: Metode
penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian
kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara
dan dokumentasi. Sementara itu, teknik analisis data dilakukan melalui reduksi
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil/Temuan: Hasil penelitian
yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Kendari telah menunjukkan kepatuhan terhadap standar pelayanan
publik dalam pelaksanaan kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Kesimpulan: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari telah patuh
dalam melaksanakan kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sesuai
peraturan yang berlaku dan berdasarkan empat dimensi pelayanan Ombudsman,
yaitu input, proses, output, dan pengaduan. Masih terdapat kendala yang
menghambat aktivasi IKD yang ditemukan selama penelitian yaitu kurangnya
sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, minat, dan
edukasi masyarakat dalam aktivasi IKD. Upaya yang dilakukan termasuk
meningkatkan sosialisasi dan melaksanakan program “jemput bola” untuk
mempermudah aktivasi IKD bagi masyarakat.
Kata Kunci: Identitas Kependudukan Digital, Kepatuhan Kebijakan Publik,
Pelayanan Administrasi Kependudukan.