=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000001192614
=005  20260128084826
=035  ##$$a 0010-0126001059
=245  1#$$a PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DALAM SISTEM INFORMASI  PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DI KOTA LHOKSEUMAWE /$c Abhiseka Muhammad Daffa
=100   #$$a Abhiseka Muhammad Daffa
=300  ##$$a 12
=856  ##$$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/20249
=700   #$$a Ayu Widowati Johannes
=260  ##$$a Jatinangor :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2025
=082  ##$$a 352.459 811 42
=084  ##$$a 352.459 811 42 ABH p
=650  #4$$a Administrasi Keuangan Daerah
=520  ##$$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) 
yang menjadi permasalahan sumber daya manusia, sehingga kualitas pelaporan pendapatan 
masih belum optimal. Hal ini menjadi dasar permasalahan umum dari permasalahan pegawai, 
mengingat bahwa penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) ini sudah 
diwajibkan oleh pemerintah pusat dan juga pastinya akan lebih membantu pemerintah daerah 
dan pemerintah pusat dalam mengolah data yang diperlukan secara terintegrasi. Tujuan: 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis laporan keuangan daerah melalui penerapan 
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kota Lhokseumawe, dengan fokus pada 
pelaksanaan sistem, hambatan yang dihadapi, serta upaya strategis yang dilakukan oleh 
Badan Pengelola Keuangan dan Daerah (BPKD) dalam mengoptimalkan fungsi SIPD. 
Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, dan 
teknik pengumpulan data meliputi observasi partisipatif, wawancara semi-terstruktur dengan 
informan kunci, serta dokumentasi dari arsip keuangan daerah. Hasil/Temuan: Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa meskipun SIPD telah diterapkan sesuai regulasi, namun 
efektivitasnya belum tercapai sepenuhnya akibat kendala teknis dan kelembagaan. BPKAD 
telah melakukan berbagai upaya seperti pelatihan internal, peningkatan koordinasi antar unit 
kerja, serta perbaikan teknis pada sistem SIPD. Kesimpulan: Dari penelitian ini menekankan 
pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia, modernisasi sistem, serta dukungan 
anggaran untuk infrastruktur teknologi informasi. Adapun saran yang diajukan adalah 
perlunya program pelatihan yang berkelanjutan, pembaruan sistem SIPD secara berkala, serta 
kolaborasi lintas sektor guna menciptakan tata kelola keuangan daerah yang transparan, 
akuntabel, dan terintegrasi. 
Kata kunci: Laporan Keuangan Daerah, Pemerintahan Daerah,Sistem Informasi, SIPD.