=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000001192625
=005  20260128091056
=035  ##$$a 0010-0126001070
=245  1#$$a COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PEMBANGUNAN JALAN KHUSUS BATUBARA DI PROVINSI JAMBI /$c M. ARIF
=100   #$$a M. ARIF
=300  ##$$a 19
=856  ##$$a http://eprints.ipdn.ac.id/24771
=700   #$$a Afif Syarifudin Yahya
=260  ##$$a Jatinangor :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN),$c 2025
=082  ##$$a 354.760 959 815
=084  ##$$a 354.760 959 815  M.  c
=650  #4$$a Administrasi Negara Bidang Transportasi
=520  ##$$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Tingginya intensitas pengangkutan batubara menyebabkan kerusakan jalan umum serta kecelakaan lalu lintas. Sejak 2014, Gubernur Jambi meminta pihak swasta membangun jalan khusus batubara yang hingga kini belum rampung. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan collaborative governance dalam pembangunan jalan khusus batubara di Provinsi Jambi; mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat; serta merekomendasikan solusi alternatif. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan naratif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive berdasarkan relevansi isu dan snowball sampling untuk pemilik lahan. Analisis dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil/Temuan: Pembangunan jalan masih berlangsung dan terhambat oleh pembebasan lahan. Faktor pendukung meliputi tata kelola, keputusan aktor lain, keuangan, regulasi, sumber daya, keselarasan, pengaturan kelembagaan, akuntabilitas, orientasi strategi, fleksibilitas, peluang, dan kondisi politik. Faktor penghambat meliputi negosiasi, legitimasi internal, resistensi internal, beban kerja, ketaatan sukarela, masalah sosial, transparansi, aktivitas kolaborasi, dan kerja sama. Kesimpulan: Solusi yang  direkomendasikan adalah sistem mediasi terintegrasi dengan tim appraisal independen untuk penentuan harga tanah yang kredibel. Pemerintah Provinsi Jambi disarankan mendorong partisipasi aktif semua pemangku kepentingan agar mendukung dan mempercepat pembangunan jalan. Kata Kunci: Collaborative Governance, Jalan Khusus, Batubara, Provinsi Jambi, Pemangku Kepentingan