=LDR 00000nam 2200000 4500 =001 INLIS000000001192661 =005 20260128103933 =035 ##$$a 0010-0126001106 =245 1#$$a ELEMEN PENERAPAN APLIKASI SMART PBB TARAKAN DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI BPKAD KOTA TARAKAN /$c Ahmad Syifaurrahman =100 #$$a Ahmad Syifaurrahman =300 ##$$a 15 =856 ##$$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/22967 =700 #$$a Megandaru Widhi Kawuryan =260 ##$$a Jatinangor :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2025 =082 ##$$a 352.485 983 911 =084 ##$$a 352.485 983 911 AHM =650 #4$$a Administrasi Pajak Daerah =520 ##$$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Meskipun aplikasi SMART PBB Tarakan telah disediakan oleh pemerintah daerah sebagai upaya digitalisasi pelayanan publik, tingkat penggunaannya masih rendah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara penyediaan teknologi dan pemanfaatan oleh masyarakat. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi aplikasi SMART PBB Tarakan sebagai platform layanan daring untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tarakan. Metode: Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan utama terdiri dari pegawai BPKAD dan masyarakat pengguna aplikasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan teknik triangulasi. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi SMART PBB Tarakan mempermudah akses informasi pajak dan memberikan fleksibilitas dalam metode pembayaran. Namun, implementasinya masih menghadapi hambatan seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, literasi digital yang terbatas, serta pelatihan yang belum optimal bagi petugas pajak. Kesimpulan: Aplikasi SMART PBB Tarakan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, diperlukan dukungan teknis yang lebih baik dan strategi komunikasi publik yang efektif agar implementasinya lebih optimal. Kata Kunci: BPKAD, E-Government, Pajak Bumi dan Bangunan, SMART PBB Tarakan, Pelayanan Publik